TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch atau ICW mengatakan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi dilakukan oleh DPR periode berikutnya. Bagaimana dampaknya?

Peneliti ICW, Diky Anandya, menjelaskan fit and proper test terhadap calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK berpotensi dilakukan DPR berikutnya imbas molornya pembentukan panitia seleksi. Pansel KPK baru diumumkan pada 30 Mei 2024. Sedangkan lima tahun silam, panitia seleksi diumumkan pada pertengahan Mei.

"Jika proses fit and proper test dilakukan oleh anggota DPR periode berikutnya, kami mengkhawatirkan proses akhir penjaringan pimpinan dan dewas KPK tidak benar-benar diperhatikan oleh Komisi III DPR RI yang baru," kata Diky kepada Tempo, Ahad, 2 Juni 2024.

Diky beralasan Komisi Hukum DPR RI akan diisi oleh orang-orang baru yang masih dalam proses penyesuaian.

Hal senada diungkapkan oleh peneliti ICW lain, Kurnia Ramadhana. "Kalau mereka tidak tahu masalahnya apa karena mereka belum tahu atau belum pernah mengikuti isu-isu KPK, tentu akan sulit melakukan fit and proper test," ujar Kurnia saat dihubungi terpisah, Ahad.

Dia menuturkan, yang tahu betul kerja KPK saat ini dengan melakukan rutin rapat kerja dengan Komisi III adalah DPR periode 2019-2024. Bukan justru DPR periode berikutnya.

"Tentu kami melihat akan jauh lebih baik jika DPR saat ini yang melakukan I," ucap Kurnia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pengumuman pendaftaran capim dan dewas KPK masa jabatan 2024-2029 akan diumumkan di berbagai media mulai 4 Juni hingga 25 Juni 2024. Sedangkan pendaftarannya dimulai pada 26 Juni hingga 15 Juli 2024.

Ateh menuturkan, dirinya belum mendapat arahan khusus dari Presiden Jokowi soal kriteria calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Namun, dia berjanji akan mencari kandidat terbaik dan mendengar masukan publik.

"Kami akan cari pimpinan KPK yang berintegritas tinggi," kata Ateh saat konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.

RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Emas Swasta Dipasang Merek Antam Secara Ilegal Capai 109 Ton, Sudah Berlangsung Sejak 2010