Ketua Pansel dan Pimpinan KPK Bertemu Bahas Kriteria Pimpinan KPK Baru

Rabu, 12 Juni 2024 18:40 WIB

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Ketua Panitian Seleksi Pimpinan KPK Yusuf Ateh. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pertemuan itu mendiskusikan mengenai kriteria pimpinan KPK ke depan. “Pansel meminta pandangan sosok pimpinan seperti apa yang dibutuhkan KPK,” ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Rabu, 12 Juni 2024.

Diskusi tersebut dihadiri para pimpinan KPK. Selain Alex, hadir pula Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Alex menuturkan pihak pimpinan juga sudah menyampaikan kondisi KPK. Mulai dari pimpinan yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan harapan lembaga antirasuah ke depannya. “Itu semua sudah kami sampaikan ke Pansel seperti apa sosoknya,” tutur Alex yang tidak menjelaskan detail calon pimpinan KPK.

Ketua Pansel Capim KPK Yusuf Ateh menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut banyak informasi kelembagaan yang disampaikan para pimpinan KPK. Termasuk sosok pimpinan KPK baru yang diharapkan ke depan. Para pimpinan juga berbagi pengalamannya mengenai kesulitan, kekurangan, dan kelebihannya. “Kami catat semua,” kata Ateh.

Menurutnya, apa yang disampaikan para pimpinan KPK akan dimasukkan sebagai asesmen dari calon-calon pimpinan KPK yang akan datang. Pansel Capim KPK, Ateh berujar, juga meminta bantuan untuk membantu memeriksa bagaimana profil para calon pimpinan KPK yang akan daftar.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Pansel Capim KPK bertemu dengan pimpinan LSM. Hal itu menjadi bagian dari rangkaian penyerapan aspirasi publik dengan praktisi antikorupsi dalam kurun 14 hari sejak pekan lalu. Pelibatan partisipasi masyarakat juga menyentuh kalangan media massa dan akademisi rektor perguruan tinggi yang telah dilakukan sebelumnya.

Ateh menjelaskan pertemuan yang digelar selama lebih dari dua jam tersebut, mendapat banyak masukan dari LSM sebagai perwakilan masyarakat sipil.

Masukan tersebut, kata Ateh, akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan proses penilaian profil untuk kriteria calon pimpinan KPK dan dewas KPK mendatang. “Tahap akhir kami bertemu dengan para CSO, masyarakat sipil dan Alhamdulillah kedatangan Pak Laode yang juga pernah jadi pimpinan KPK, ICW, dan sebagainya banyak sekarang," ujar tutur Ateh pada 10 Juni 2024.

MOH KHORY ALFARIZI | ANTARA

Pilihan Editor: Harun Masiku Sempat Bolak-Balik Jakarta-Singapura tapi Tak Pernah Tertangkap

Berita terkait

Pansel Yakin Masih Banyak yang Akan Mendaftar Jadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK

5 jam lalu

Pansel Yakin Masih Banyak yang Akan Mendaftar Jadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Pansel KPK optimistis pendaftar calon pimpinan dan dewan pengawas KPK akan bertambah.

Baca Selengkapnya

Kadis Pendidikan Maluku Utara Tersangka Penyuap Abdul Gani Kasuba Rp 1,2 Miliar, Ini Konstruksi Kasusnya

6 jam lalu

Kadis Pendidikan Maluku Utara Tersangka Penyuap Abdul Gani Kasuba Rp 1,2 Miliar, Ini Konstruksi Kasusnya

KPK menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara, Imran Jacub sebagai tersangka penyuap Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Akui Gagal Berantas Korupsi, IM57+ Institute Heran Mengapa Belum Mengundurkan Diri

12 jam lalu

Alexander Marwata Akui Gagal Berantas Korupsi, IM57+ Institute Heran Mengapa Belum Mengundurkan Diri

IM57+ Institute heran dengan sikap Alexander Marwata yang mengaku gagal berantas korupsi tapi belum mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Pendaftar Capim dan Dewas KPK Bertambah, Total 62 Orang

14 jam lalu

Pendaftar Capim dan Dewas KPK Bertambah, Total 62 Orang

Jumlah pendaftar Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK bertambah menjadi total 62 orang

Baca Selengkapnya

Firli Bahuri: 4 Alat Bukti hingga Meminta SP3

1 hari lalu

Firli Bahuri: 4 Alat Bukti hingga Meminta SP3

Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak menyatakan kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri yang sedang diusut tetap berlanjut

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Korupsi Pertamina

1 hari lalu

Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Korupsi Pertamina

Eks Menteri BUMN Dahlan Iskan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Dahlan Iskan jadi Saksi Dugaan Korupsi LNG Pertamina

1 hari lalu

KPK Panggil Dahlan Iskan jadi Saksi Dugaan Korupsi LNG Pertamina

Selain Dahlan Iskan, KPK juga memanggil satu orang lainnya sebagai saksi yakni Yudha Pandu Dewanata.

Baca Selengkapnya

KPK Masih Susun Memori Banding Atas Vonis Karen Agustiawan

1 hari lalu

KPK Masih Susun Memori Banding Atas Vonis Karen Agustiawan

KPK tengah menyiapkan upaya banding dalam perkara korupsi eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Stranas PK KPK Sebut Digitalisasi Tata Kelola Pelabuhan Persingkat Bongkar Muat Maksimal 2 Hari

1 hari lalu

Stranas PK KPK Sebut Digitalisasi Tata Kelola Pelabuhan Persingkat Bongkar Muat Maksimal 2 Hari

"Kalau tadinya saya harus muter-muter di semua loket, sekarang saya enggak ke pelabuhan pun bisa," ujar Deputi Pencegahan KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Masalah Tata Kelola di Sistem Pelabuhan Indonesia, Ada Tumpang Tindih Kebijakan 18 Lembaga

1 hari lalu

KPK Temukan Masalah Tata Kelola di Sistem Pelabuhan Indonesia, Ada Tumpang Tindih Kebijakan 18 Lembaga

Stranas PK KPK menemukan adanya masalah tata kelola pada sistem pelabuhan Indonesia.

Baca Selengkapnya