KPK Tegaskan Pencarian Harun Masiku Tak Berhubungan Dengan Agenda Politik

Reporter

Magang KJI

Editor

Febriyan

Sabtu, 15 Juni 2024 11:56 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah anggapan pencarian buronan Harun Masiku berhubungan dengan agenda politik. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan upaya pencarian itu murni langkah penegakkan hukum.

"Tidak dalam rangka agenda politik apa pun, pemberitaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik. Sekali lagi, apabila itu terjadi secara bersamaan dan kebetulan, itu hanya kebetulan saja", ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jum'at, 14 Juni 2024.

Tudingan pencarian Harun berhubungan dengan agenda politik datang setelah KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto mengklaim kasus Harun Masiku kembali mencuat karena sikap PDIP yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. Ronny mengklaim memiliki bukti soal pernyataannya itu.

"Kami mempunyai grafik, di mana Sekjen PDIP ketika sampaikan kritik dari proses Pilpres kemarin grafik naik, isu ini selalu dinaikkan," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 10 Juni 2024.

Harun Masiku adalah buronan dalam kasus suap terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Harun memberikan suap pada Januari 2020 agar duduk di DPR RI melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW). Saat itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Nazaruddin Kiemas, harus digantikan karena meninggal dunia.

Advertising
Advertising

Akan tetapi Harun menghilang pasca ditetapkan sebagai tersangka. Tessa menegaskan pihaknya tak pernah berhenti mencari Harun. Dia pun menyatakan pihaknya juga terus memeriksa saksi yang diduga mengetahui keberadaan Harun. "Upaya pencarian itu tetap terus dilakukan, tanpa mengenal henti. Dan semua informasi baru yang telah didapatkan oleh penyidik, akan ditindaklanjuti, baik itu melalui pemeriksaan dan penyidikan", kata Tessa.

Hasto Kristiyanto sendiri diperiksa KPK karena disebut memiliki kedekatan dengan Harun Masiku. Laporan Majalah Tempo edisi 11 Januari 2020 dengan judul “Di Bawah Lindungan Tirtayasa” menggambarkan hubungan Harun dengan Hasto. Bahkan, menurut laporan itu, uang suap yang diberikan kepada Wahyu berasal dari Hasto. Meskipun demikian, Hasto membantah memiliki hubungan dekat dengan Harun dan mengetahui suap menyuap tersebut.

FAUZI IBRAHIM

Berita terkait

Alasan Peneliti Sebut Ahmad Luthfi-Taj Yasin Bisa Ancam Dominasi PDIP di Jateng

1 jam lalu

Alasan Peneliti Sebut Ahmad Luthfi-Taj Yasin Bisa Ancam Dominasi PDIP di Jateng

Pengamat menilai karakter pemilih yang cenderung agamis-religius menguntungkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng 2025.

Baca Selengkapnya

3 Perkara yang Digugat Tia Rahmania ke PN Jakarta Pusat Terkait Pemecatannya oleh PDIP

2 jam lalu

3 Perkara yang Digugat Tia Rahmania ke PN Jakarta Pusat Terkait Pemecatannya oleh PDIP

Saat ini, permohonan Tia Rahmania sudah masuk ke tahap persidangan.

Baca Selengkapnya

Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

3 jam lalu

Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

KPK menangkap eks Sekda Kota Bandung Ema Sumarna bersama 3 orang lainnya, terkait dugaan gratifikasi. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Tia Rahmania Kunjungi Bareskrim Polri Usai Gugat Mahkamah PDIP Ihwal Penggelembungan Suara

5 jam lalu

Tia Rahmania Kunjungi Bareskrim Polri Usai Gugat Mahkamah PDIP Ihwal Penggelembungan Suara

Awalnya Tia Rahmania ingin melaporkan pihak yang menuduhnya melakukan penggelembungan suara ke Bareskrim Mabes Polri.

Baca Selengkapnya

Kasus Tuduhan Penggelembungan Suara Pemilu 2024, Tia Rahmania Batal Maju Jadi Anggota DPR dan Dipecat PDIP

5 jam lalu

Kasus Tuduhan Penggelembungan Suara Pemilu 2024, Tia Rahmania Batal Maju Jadi Anggota DPR dan Dipecat PDIP

Kader Tia Rahmania dipecat PDIP karena terbukti melakukan penggelembungan suara. Pada SK KPU Nomor 1368, Tia Rahmania digantikan oleh Bonnie Triyana.

Baca Selengkapnya

Kapolda Jateng Enggan Salami Andika Perkasa, Politikus PDIP Anggap Upaya Merendahkan

13 jam lalu

Kapolda Jateng Enggan Salami Andika Perkasa, Politikus PDIP Anggap Upaya Merendahkan

Keengganan Kapolda dan Pj gubernur Jawa Tengah bersalaman dengan Andika Perkasa itu viral di media sosial.

Baca Selengkapnya

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

15 jam lalu

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

Video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di acara Lemhanas viral. Setelah itu ia dikabarkan dipecat dari PDIP.

Baca Selengkapnya

Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

15 jam lalu

Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani mengatakan, komunikasi antara PDIP dengan Prabowo Subianto selama ini terjalin dengan baik.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

16 jam lalu

Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

Bawaslu Banten menyatakan Tia Rahmania tidak terbukti melakukan penggelembungan suara. Tapi sejumlah PPK terbukti mengubah hasil suara pemilu.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, Begini Respons IM57+ Institute

16 jam lalu

Pimpinan KPK Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, Begini Respons IM57+ Institute

Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango dan komisioner KPK Alexander Marwata berikan skor rendah untuk kinerja KPK. Apa respons IM57+ Institute?

Baca Selengkapnya