Jejak Hubungan Kusnadi Staf Hasto PDIP dengan Harun Masiku

Kamis, 20 Juni 2024 13:50 WIB

Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Dalam pemeriksaan sebelumnya penyidik KPK melakukan penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel dan buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu, 19 Juni 2024. Pemeriksaan Kusnadi itu berkaitan dengan tersangka yang kini buron Harun Masiku.

Ketika ditanya apakah Kusnadi mengetahui soal jejak-jejak terakhir Harun Masiku di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, sebelum kabur paada 8 Januari 2020 atau ketika operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Kusnadi mengklaim tidak tahu. "Enggak, enggak tahu," ujar Kusnadi, Rabu, 19 Januari 2024.

Beberapa hari sebelum OTT atau pada 5 dan 6 Januari 2020, informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan Kusnadi beberapa kali berkomunikasi dengan Harun Masiku. Kusnadi diduga meminta Harun Masiku untuk datang ke salah satu kantor Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jalan Sutan Sjahrir 12A, Menteng, Jakarta Pusat.

Setelah dari Sutan Sjahrir 12A, Harun Masiku melancong ke Singapura menggunakan pesawat Garuda pada Senin, 6 Januari 2020. Dia bahkan memesan banyak tiket pesawat untuk perjalanannya menuju Singapura maupun saat akan pulang ke Indonesia.

Contohnya ketika akan pergi, Harun memesan tiga tiket pesawat Garuda Indonesia untuk penerbangan berbeda pada hari yang sama, yakni GA 824, GA 830, dan GA 832. Dia akhirnya melenggang dalam penerbangan GA 832 dan duduk di kursi 6K, yang berangkat pukul 11.30 WIB dan tiba pukul 14.20 waktu Singapura. Dia juga tercatat hanya satu hari di negara tersebut.

Advertising
Advertising

Pada Selasa, 7 Januari 2020, Harun Masiku kembali memesan dua tiket tiket pesawat berbeda untuk kembali ke Indonesia. Dia memesan tiket Lion Air JT 155 dan Batik Air ID 7156. Dalam penerbangan Lion Air, status Harun “no show” atau tidak berada di pesawat.

Harun memilih naik Batik Air dan duduk di kursi kelas bisnis nomor 3C. Pesawat itu bertolak dari Terminal 1 Bandar Udara Internasional Changi pukul 16.35 dan tiba di Terminal Bandara Soekarno-Hatta pukul 17.03. Kedatangan Harun Masiku di Soekarno-Hatta pun terekam kamera pengawas (CCTV) yang salinannya diperoleh Tempo.

Setelah sampai di Indonesia, Harun Masiku kembali ke apartemennya di Thamrin Residence. Namun, keesokan harinya dia telah keluar apartemen dan pergi menggunakan mobil Toyota Camry dengan pelat nomor B-8351-WB yang terparkir di lantai P3.

Jejak Harun sempat terpantau oleh tim penindakan KPK saat magrib. Mengenakan kemeja merah lengan panjang, menurut seorang saksi mata, Harun Masiku terlihat di depan Grand Café lantai 3 Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat.

Sekitar setengah jam kemudian, Harun Masiku merapat ke sebuah stasiun bahan bakar umum di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan Nurhasan, penjaga kantor Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan tidak bisa memberikan informasi secara detail terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan penyidik. "Secara detail kami belum bisa memberi informasi karena sedang berproses," kata Tessa.

Kusnadi menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK sejak pukul 10.00 WIB, dan baru keluar delapan jam setelahnya atau sekitar pukul 18.00 WIB. Sejatinya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Kusnadi pada Kamis 13 Juni lalu. Namun, Kusnadi meminta jadwal ulang karena mengaku masih trauma dibentak-bentak penyidik KPK.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus mengatakan alasan Kusnadi belum bisa penuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 13 Juni 2024. Sebab, Kusnadi beralasan masih trauma dengan kejadian empat hari lalu karena digeledah oleh penyidik KPK. “Dia masih trauma ya dengan kejadian tanggal 10 kemarin,” kata Petrus kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Kamis, 13 Juni 2024.

Surat panggilan itu, ujarnya, baru dilayangkan kepada Kusnadi pada Kamis malam. Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ini telah mengirim surat kepada KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan. Kusnadi juga masih mencari upaya hukum seperti meminta perlindungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Rabu, 14 Juni 2024.

Pilihan Editor: Harun Masiku Sempat Bolak-Balik Jakarta-Singapura tapi Tak Pernah Tertangkap

Berita terkait

KPK dan Kemenpan RB Teken MoU Perkuat Pencegahan Korupsi

2 menit lalu

KPK dan Kemenpan RB Teken MoU Perkuat Pencegahan Korupsi

KPK dan Kemenpan RB resmi menandatangani nota kesepahaman dalam upaya pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

6 menit lalu

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

Kemenpan RB bersama KPK melakukan MoU sebagai upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel, serta berdampak.

Baca Selengkapnya

Korupsi Bandung Smart City, KPK: Yudi Cahyadi Terima Suap Rp 300 Juta

38 menit lalu

Korupsi Bandung Smart City, KPK: Yudi Cahyadi Terima Suap Rp 300 Juta

Penetapan tersangka atas Yudi Cahyadi adalah tindak lanjut dari temuan fakta-fakta baru saat proses penyidikan hingga persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Laporan Etik Alexander Marwata, Eks Penyidik: Dewas Harus Cepat Bersih-bersih KPK

39 menit lalu

Soal Laporan Etik Alexander Marwata, Eks Penyidik: Dewas Harus Cepat Bersih-bersih KPK

Bagi Yudi, KPK sebagai lembaga role model harus menerapkan standar etik yang tinggi sehingga tanpa pandang bulu dalam menerapkan sanksi.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, IM57+ Institute: Memang Terbukti

49 menit lalu

Pimpinan Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, IM57+ Institute: Memang Terbukti

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha merespons sikap dua pimpinan KPK, Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata yang mengakui kegagalan KPK

Baca Selengkapnya

Alasan Peneliti Sebut Ahmad Luthfi-Taj Yasin Bisa Ancam Dominasi PDIP di Jateng

2 jam lalu

Alasan Peneliti Sebut Ahmad Luthfi-Taj Yasin Bisa Ancam Dominasi PDIP di Jateng

Pengamat menilai karakter pemilih yang cenderung agamis-religius menguntungkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng 2025.

Baca Selengkapnya

3 Perkara yang Digugat Tia Rahmania ke PN Jakarta Pusat Terkait Pemecatannya oleh PDIP

3 jam lalu

3 Perkara yang Digugat Tia Rahmania ke PN Jakarta Pusat Terkait Pemecatannya oleh PDIP

Saat ini, permohonan Tia Rahmania sudah masuk ke tahap persidangan.

Baca Selengkapnya

Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

4 jam lalu

Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

KPK menangkap eks Sekda Kota Bandung Ema Sumarna bersama 3 orang lainnya, terkait dugaan gratifikasi. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Tia Rahmania Kunjungi Bareskrim Polri Usai Gugat Mahkamah PDIP Ihwal Penggelembungan Suara

6 jam lalu

Tia Rahmania Kunjungi Bareskrim Polri Usai Gugat Mahkamah PDIP Ihwal Penggelembungan Suara

Awalnya Tia Rahmania ingin melaporkan pihak yang menuduhnya melakukan penggelembungan suara ke Bareskrim Mabes Polri.

Baca Selengkapnya

Kasus Tuduhan Penggelembungan Suara Pemilu 2024, Tia Rahmania Batal Maju Jadi Anggota DPR dan Dipecat PDIP

6 jam lalu

Kasus Tuduhan Penggelembungan Suara Pemilu 2024, Tia Rahmania Batal Maju Jadi Anggota DPR dan Dipecat PDIP

Kader Tia Rahmania dipecat PDIP karena terbukti melakukan penggelembungan suara. Pada SK KPU Nomor 1368, Tia Rahmania digantikan oleh Bonnie Triyana.

Baca Selengkapnya