Citra KPK Paling Rendah, ICW: Bukan Hal Mengejutkan

Sabtu, 22 Juni 2024 17:50 WIB

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat 19 Januari 2024. ANTARA/Laily Rahmawaty)

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Diky Anandya, mengaku tak terkejut dengan hasil survei yang menyebutkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK rendah. Survei Litbang Kompas menyatakan citra positif lembaga antirasuah itu paling rendah diantara aparat penegak hukum lainnya.

Diky mengatakan hasil survei itu tak lepas dari kienerja KPK dalam beberapa tahun belakangan. Dalam laporan pada 2023, menurut dia, ICW mengungkapkan lembaga antirasuah itu justru menjadi yang paling sedikit menangani kasus korupsi dibanding dua penegak hukum lainnya, Kejaksaan dan Polri.

"Posisi KPK dalam peresepsi publik yang menempati posisi buncit, tentu bukan hal yang mengejutkan jika melihat rekam jejak kinerja KPK selama setidaknya lima tahun terakhir," kata Diky dikonfirmasi Tempo, Sabtu 22 Juni 2024.

Menurut Diky, penurunan citra publik kepada KPK bermuara pada disorientasi politik hukum pemerintah. Hal itu, menurut dia, terlihat dari revisi UU KPK yang memperlemah lembaga anti rasuah itu.

Selain itu, dia juga menyatakan DPR turut berperan dalam kemerosotan marwah KPK. Pasalnya, DPR berperan memasukkan sejumlah komisioner yang bermsalah.

Advertising
Advertising

"Puncaknya adalah ketika Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi," kata Diky.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dia dituding melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang sedang berkasus di KPK. Meskipun demikian, berkas perkara tersebut hingga saat i masih belum juga dinyatakan lengkap.

Selain Firli, sejumlah pimpinan KPK periode ini juga dirundung masalah. Lili Pintauli Siregar sempat dituding menerima fasilitas menonton pergelaran MotoGP Mandalika dari Pertamina. Tak hanya menonton, Lili beserta keluarganya juga mendapatkan fasilitas akomodasi gratis. Lili pun mengundurkan diri sementara kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu tak berlanjut di jalur hukum.

Survei Litbang Kompas dilakukan dalam periode 27 Mei-2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini diklaim mencapai 95 persen dan margin of error sebesar 2,83 persen.

Hasil survei itu menyebutkan KPK memiliki citra positif di masyarakat sebesar 56,1 persen. Sementara TNI menempati urutan pertama dengan citra positif 89,8% dan Polri berada di urutan kedua dengan 73,1 persen.

Berita terkait

Ketua MPR Ingatakan Urgensi Pembentukan Matra ke-4 Angkatan Siber TNI

4 jam lalu

Ketua MPR Ingatakan Urgensi Pembentukan Matra ke-4 Angkatan Siber TNI

Bersama Lab 45, Ketua MPR Bamsoet kembali mengingatkan urgensi pembentukan angkatan siber di tubuh TNI untuk meghadapi ancaman militer di era digital

Baca Selengkapnya

KPK dan Kemenpan RB Teken MoU Perkuat Pencegahan Korupsi

7 jam lalu

KPK dan Kemenpan RB Teken MoU Perkuat Pencegahan Korupsi

KPK dan Kemenpan RB resmi menandatangani nota kesepahaman dalam upaya pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

7 jam lalu

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

Kemenpan RB bersama KPK melakukan MoU sebagai upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel, serta berdampak.

Baca Selengkapnya

Korupsi Bandung Smart City, KPK: Yudi Cahyadi Terima Suap Rp 300 Juta

7 jam lalu

Korupsi Bandung Smart City, KPK: Yudi Cahyadi Terima Suap Rp 300 Juta

Penetapan tersangka atas Yudi Cahyadi adalah tindak lanjut dari temuan fakta-fakta baru saat proses penyidikan hingga persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Laporan Etik Alexander Marwata, Eks Penyidik: Dewas Harus Cepat Bersih-bersih KPK

7 jam lalu

Soal Laporan Etik Alexander Marwata, Eks Penyidik: Dewas Harus Cepat Bersih-bersih KPK

Bagi Yudi, KPK sebagai lembaga role model harus menerapkan standar etik yang tinggi sehingga tanpa pandang bulu dalam menerapkan sanksi.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, IM57+ Institute: Memang Terbukti

7 jam lalu

Pimpinan Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, IM57+ Institute: Memang Terbukti

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha merespons sikap dua pimpinan KPK, Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata yang mengakui kegagalan KPK

Baca Selengkapnya

Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

11 jam lalu

Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

KPK menangkap eks Sekda Kota Bandung Ema Sumarna bersama 3 orang lainnya, terkait dugaan gratifikasi. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, Begini Respons IM57+ Institute

1 hari lalu

Pimpinan KPK Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, Begini Respons IM57+ Institute

Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango dan komisioner KPK Alexander Marwata berikan skor rendah untuk kinerja KPK. Apa respons IM57+ Institute?

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Anggota DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi di Kasus Korupsi Bandung Smart City

1 hari lalu

KPK Tahan Anggota DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi di Kasus Korupsi Bandung Smart City

Jubir KPK mengatakan rincian penerimaan uang tersangka Yudi Cahyadi sedikitnya Rp 300 juta dan manfaat pekerjaan di Dishub Kota Bandung.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK, Buntut Pertemuan dengan Eko Darmanto

1 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK, Buntut Pertemuan dengan Eko Darmanto

Alexander Marwata merasa heran atas laporan tersebut dan menduga pelapornya menginginkan KPK selalu gaduh.

Baca Selengkapnya