Caleg PDIP Dilaporkan Istri atas Dugaan Selingkuh, Hindari Wartawan Usai Dilantik Jadi Anggota DPRD Babel

Selasa, 24 September 2024 19:53 WIB

Terduga pelaku KDRT Imam Wahyudi kabur menghindari wartawan setelah dilantik menjadi anggota DPRD Bangka Belitung dari PDIP pada Rabu, 24 September 2024. TEMPO/Servio Maranda

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Imam Wahyudi, yang diduga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan resmi dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bangka Belitung itu menjadi salah satu dari 45 anggota DPRD yang dilantik pada hari ini, Rabu, 24 September 2024.

Pantauan Tempo, Imam Wahyudi usai prosesi seremonial pelantikan anggota DPRD sudah terlihat akan mengambil ancang-ancang untuk kabur setelah melihat sejumlah wartawan yang menunggunya untuk meminta konfirmasi terkait laporan dugaan KDRT dan perselingkuhan.

Dengan berjalan dengan cepat ditemani empat orang yang mengawalnya, Imam Wahyudi berusaha untuk kabur menuju mobilnya. Wartawan yang melihat Imam Wahyudi berusaha kabur langsung mengejar meminta konfirmasi.

Namun Imam Wahyudi tetap menolak memberikan keterangan apa pun meski sudah dicecar pertanyaan oleh wartawan. "Kelak bai lah (Nanti saja). Kayak orang lain saja kita ini," ujar Imam Wahyudi.

Advertising
Advertising

Imam Wahyudi berjanji akan memberikan klarifikasi terhadap kasus yang membelinya di waktu yang tepat. Dia meminta wartawan untuk bersabar. "Nanti ada waktunya. Sabarlah. Santai saja. Nanti pasti ada waktu. Tunggu saja," ujar Imam Wahyudi langsung memasuki mobilnya.

Ketua PDIP Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan permasalahan yang dihadapi Imam Wahyudi merupakan masalah pribadi dan sama sekali tidak ada hubungan dengan partai dan anggota DPR RI Rudianto Tjen. "Ini menyangkut pribadi. Saat ini beliau sudah dipanggil polisi untuk diperiksa.

Bagi PDIP, apabila terbukti mau tidak mau partai akan memberikan sanksi. Tapi yang berhak memberikan sanksi adalah DPP," ujar dia.

Didit mengharapkan Imam Wahyudi diberikan kesempatan dan ruang untuk berkomunikasi dengan istri dan mertuanya karena hal tersebut masalah keluarga. Bahkan Didit mengaku berencana untuk bertemu dengan istri Imam Wahyudi dan keluarganya.

"Kami akan minta maaf dan berusaha menyelesaikan secara internal. Tolong diberi ruang. Jangan digoreng-goreng terus. Jika beliau ingin meminta maaf kepada istri dan keluarga, apa salah. Tidak satu pun yang boleh menghalangi. Ini hak beliau. Gunakan azas praduga tidak bersalah," ujar dia.

Didit menuturkan pihaknya ingin persoalan Imam Wahyudi tidak dikaitkan dengan masalah politik karena dianggap terlalu naif. Kasus tersebut, kata dia, adalah murni masalah pribadi Imam Wahyudi.

"Ini masalah pribadi orang. Kita jangan terlalu bersih. Saat ini Allah SWT tutup aib kita. Semua orang punya aib hanya saja Allah SWT masih menutupnya. Mungkin sahabat saya ini kena teguran atau musibah. Tapi dalam konteks hukum, kami serahkan ke aparat yang berwenang. Partai tidak akan memberikan pendampingan hukum apabila terbukti," ujar dia.

Imam Wahyudi dilaporkan oleh istrinya Isma Safitri ke Polres Pangkalpinang terkait dugaan KDRT. Dalam laporan tersebut turut dilampirkan sejumlah bukti penganiayaan dan bukti dugaan adanya perempuan lain yang menjadi selingkuhan Imam Wahyudi.

Isma Safitri juga berencana meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena merasa ditekan oleh Imam Wahyudi yang mengirimkan orang-orangnya mendesak Isma Safitri mencabut laporannya ke polisi.

Pilihan Editor: Kuasa Hukum Nikita Mirzani Ajukan Permohonan Perlindungan untuk LM

Berita terkait

Berkas Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila Dilimpahkan ke Kejaksaan

4 jam lalu

Berkas Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila Dilimpahkan ke Kejaksaan

Polres Bogor telah melimpahkan berkas kasus KDRT yang dialami selebgram Cut Intan Nabila ke Kejaksaan.

Baca Selengkapnya

Puan Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Secepatnya di Waktu yang Tepat

5 jam lalu

Puan Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Secepatnya di Waktu yang Tepat

Puan Maharani mengatakan, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo akan dilakukan secepatnya, di waktu yang tepat.

Baca Selengkapnya

Korban KDRT Caleg Terpilih PDIP Bangka Belitung Minta Perlindungan LPSK, Hasil Visum Terbukti Ada Kekerasan

6 jam lalu

Korban KDRT Caleg Terpilih PDIP Bangka Belitung Minta Perlindungan LPSK, Hasil Visum Terbukti Ada Kekerasan

Kuasa hukum korban KDRT itu mengatakan Isma dan ayahnya mendapat intimidasi agar mencabut laporan terhadap suaminya, Imam Wahyudi.

Baca Selengkapnya

Puan Ungkap Peluang PDIP Gabung ke Pemerintahan Prabowo: Insyaallah, Tidak Ada yang Tak Mungkin

7 jam lalu

Puan Ungkap Peluang PDIP Gabung ke Pemerintahan Prabowo: Insyaallah, Tidak Ada yang Tak Mungkin

Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara ada kemungkinan partainya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

10 jam lalu

Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

Pengamat menyayangkan pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

10 jam lalu

Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

Jokowi minta Menpan RB menyiapkan aplikasi online untuk pengurusan nikah, cerai, dan kematian. Bagaimana kesiapannya?

Baca Selengkapnya

Profil Khoirudin dari Fraksi PKS Jadi Ketua DPRD Jakarta

10 jam lalu

Profil Khoirudin dari Fraksi PKS Jadi Ketua DPRD Jakarta

Khoirudin, anggota DPRD dari fraksi PKS yang baru ditetapkan sebagai Ketua DPRD Jakarta. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Seluk-beluk Pilkada Kabupaten Bogor: Diikuti 2 Paslon hingga 3 Juta Lebih DPT

14 jam lalu

Seluk-beluk Pilkada Kabupaten Bogor: Diikuti 2 Paslon hingga 3 Juta Lebih DPT

Pilkada Kabupaten Bogor jadi perhatian publik. Satu paslon diusung koalisi gemuk dan paslon lainnya hanya didukung satu partai.

Baca Selengkapnya

KPU Kabupaten Bogor Tetapkan Rudy-Ade Nomor Urut 1 dan Bayu-Musa Nomor Urut 2

15 jam lalu

KPU Kabupaten Bogor Tetapkan Rudy-Ade Nomor Urut 1 dan Bayu-Musa Nomor Urut 2

KPU Kabupaten Bogor menetapkan nomor urut bagi dua paslon yang bakal berkontestasi di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution dan Eddy Rahmayadi Dapat Nomor Urut, Ini Pesan KPU Sumut

15 jam lalu

Bobby Nasution dan Eddy Rahmayadi Dapat Nomor Urut, Ini Pesan KPU Sumut

Bobby Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri telah mendapatkan nomor urut untuk Pilkada Sumut pada Senin malam.

Baca Selengkapnya