TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan MoU sebagai upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel, serta berdampak.

Penandatanganan MoU ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini, 27 September 2024. “Hari ini kami Kemenpan RB dengan KPK melakukan MoU," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebelum meninggalkan gedung lembaga antirasuh.

Menurut dia, kerja sama kedua lembaga negara ini menjadi tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Jokowi, kata dia, tidak mau adanya tumpang tindih penggunaan aplikasi yang memusingkan rakyat.

"Dengan SPBE yang bagus,yang tepat ini akan mengkonsolidasikan birokrasi lebih transparan dan arahan presiden tidak boleh lagi belanja aplikasi karena sekarang hampir tiap inovasi memunculkan aplikasi baru,” ujarnya. Menpan RB menyebut kebanyakan aplikasi justru membuat masyarakat sulit mengakses layanan. Sebab, semua perangkat lunak yang sudah dibangun harus terintegrasi.

Oleh karena itu, kata Anas, kementeriannya bersama dengan KPK mendorong kementerian lembaga dan pemerintah daerah mendorong pengintegrasian aplikasi sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi. Anas menjelaskan KPK dan lembaga yang dipimpinnya diminta untuk mengintegrasikan 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada saat ini. Semua perangkat lunak yang dibuat memiliki tim IT yang juga berbeda. "Kesemrawutan itu kini dibenahi.

Pengintegrasian itu juga diyakini bisa membuat transparansi kinerja pemerintah berjalan dengan baik," ucapnya. Dia berkata dengan adanya digitalisasi ini harapannya pelayanan publik lebih transparan begitu juga dengan pelayanan di birokrasi akan jauh lebih cepat dan berdampak untuk masyarakat.

Pilihan Editor: Soal Laporan Etik Alexander Marwata, Eks Penyidik: Dewas Harus Cepat Bersih-bersih KPK