Sidang Pungli di Rutan KPK, Rahmat Effendi Ungkap Penyewaan Sel hingga Tahanan Senam Sambil Telanjang

Senin, 7 Oktober 2024 19:50 WIB

Terdakwa Pegawai Negeri yang dipekerjakan Kemenkumham mantan Karutan, Hengki (kiri), mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Sidang ini digelar untuk 15 terdakwa yang merupakan mantan pegawai KPK dalam kasus dugaan praktik pungli sekitar Rp6,3 miliar. Sebanyak enam saksi dihadirkan dalam sidang ini. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, terpidana kasus suap pengadaan barang dan jasa, mengungkapkan ada penyewaan fasilitas sel saat bersaksi dalam sidang pungli di Rutan KPK. Pada saat menghuni rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), pria yang kerap disama Pepen itu pernah menjadi koordinator tempat tinggal.

Fasilitas sel khusus itu diungkapkan Rahmat Effendi saat bersaksi dalam sidang kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK dengan terdakwa Hengki, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, hari ini.

Penasihat hukum terdakwa Hengki bertanya kepada Rahmat Effendi soal sel berbayar itu. Hengki adalah Kepala Keamanan dan Ketertiban Rumah Tahanan (Kamtib Rutan) KPK periode 2018-2022 yang pada saat itu merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) di KPK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Saudara saksi, dalam BAP (berita acara pemeriksaan) saudara saksi nomor 19, saudara saksi berkata adanya penyewaan fasilitas sel. Benar itu adanya penyewaan fasilitas sel?" tanya penasihat hukum Hengki di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024.

Rahmat menuturkan saat zaman sebelum ia menjadi korting atau koordinator tempat tinggal, ada eks Wali Kota Yogyakarta yang menggunakan fasilitas penyewaan sel setiap hari untuk menggunakan insulin. Ia tak menuturkan siapa nama eks Wali Kota Yogyakarta itu. Namun, berdasarkan penelusuran Tempo, diduga eks Wali Kota Yogya itu adalah Haryadi Suyuti.

"Jadi dia memanfaatkan sel yang ujung, dan itu berbayar," kata Rahmat.

Advertising
Advertising

Pada saat eks Wali Kota Bekasi itu menjadi korting, total setoran dari para tahanan naik menjadi sekitar Rp 97 juta-an per bulan. Sebab, pengguna fasilitas sel sewaan ini semakin bertambah.

Rahmat lantas menyebut nama Tanaka. Nama itu diduga merujuk pada Heryanto Tanaka, debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang terjerat kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Rahmat menceritakan dirinya pernah melaporkan Tanaka ke Ricky Rachmawanto selaku eks petugas pengamanan Rutan KPK. Ricky juga terdakwa dalam perkara pungli di rumah tahanan lembaga antirasuah tersebut.

"Pak Ricky, ini Pak Tanaka kan orangnya agak spesifik gitu," ujar Rahmat menirukan percakapannya dengan Ricky.

Rahmat menyebut Tanaka tidak mau berbaur di ruangan sel. Tanaka juga ingin sendirian. "Karena kalau jam 2 malam itu dia telanjang sambil senam."

Perilaku Tanaka tersebut, menurut Rahmat, mengganggu tiga orang lain di selnya. "Bayangin orang mau tahajud jam 2 atau jam setengah 2, dia telanjang sambil senam di kamarnya," tutur Rahmat.

Tanaka kemudian ingin menyewa sel seperti eks Wali Kota Yogyakarta. Setelah Lukas Enembe masuk, mereka pun jadi bertiga di ruang sel sewaan itu.

"Hanya pada saat ada tahanan baru masuk, memang mereka keluar dulu sampai dengan isolasi selesai 2-3 hari," kata Rahmat. "Setelah itu mereka masuk."

Penasihat hukum Hengki kembali bertanya, "pada saat itu siapa yang menyewakan jasa itu?"

Rahmat menyebut tidak mengetahui siapa yang menyewakan sel isolasi untuk pertama kali. "Tapi kali yang kedua, dia datang ke saya, 'nanti saya bicarakan dengan koordinator'," ujarnya.

Rahmat menuturkan sewa sel itu pun diizinkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Penasihat hukum Hengki pun kembali bertanya siapa pihak tersebut. "Ya dengan Pak Tantib, Pak Agung, sama Pak Ricky," tutur Rahmat Effendi.

Pilihan Editor: Istana Disebut Kelabakan karena Akun Fufufafa Muncul

Berita terkait

OTT KPK di Kalimantan Selatan, 2 Orang Sudah di Gedung Merah Putih

2 jam lalu

OTT KPK di Kalimantan Selatan, 2 Orang Sudah di Gedung Merah Putih

Alexander Marwata mengatakan, OTT KPK kali ini adalah kasus pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Jokowi Diduga Tak Sejalan soal Seleksi Capim KPK

11 jam lalu

Prabowo-Jokowi Diduga Tak Sejalan soal Seleksi Capim KPK

Jokowi dan Prabowo ditengarai tak sejalan soal capim KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Ringkus 6 Orang Hasil OTT di Kalimantan Selatan

12 jam lalu

KPK Ringkus 6 Orang Hasil OTT di Kalimantan Selatan

Informasi yang diperoleh Tempo, terdapat enam orang yang ditangkap KPK dan dibawa ke Gedung Merah Putih.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Kasus Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang dan Akun Fufufafa yang Diduga Milik Gibran?

13 jam lalu

Apa Kabar Kasus Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang dan Akun Fufufafa yang Diduga Milik Gibran?

Kasus Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang dan Akun Fufufafa yang diduga Milik Gibran masih menarik perhatian publik. Bagaimana kelanjutannya?

Baca Selengkapnya

KPK OTT di Kalimantan Selatan terkait Pengadaan Barang dan Jasa

14 jam lalu

KPK OTT di Kalimantan Selatan terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Alex mengatakan OTT KPK kali ini terkait perkara pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Baca Selengkapnya

KPK Beri Rekomendasi Pencegahan Korupsi dalam Pembangunan Pengolahan Sampah Rorotan

1 hari lalu

KPK Beri Rekomendasi Pencegahan Korupsi dalam Pembangunan Pengolahan Sampah Rorotan

KPK, kata dia, turut mengapresiasi probity audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi DKJ yang telah melibatkan tenaga ahli teknis.

Baca Selengkapnya

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

1 hari lalu

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

Kepala BIN Budi Gunawan santer disebut-sebut akan masuk Kabinet Prabowo. Betulkah? Apa saja kontroversi pria dengan inisial BG ini?

Baca Selengkapnya

KPK Telusuri Transaksi Jual Beli Gas dalam Dugaan Korupsi di PT PGN

2 hari lalu

KPK Telusuri Transaksi Jual Beli Gas dalam Dugaan Korupsi di PT PGN

Diduga terjadi korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dengan PT IG pada periode 2018-2020.

Baca Selengkapnya

KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

2 hari lalu

KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat kemarin, 4 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

2 hari lalu

KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

KPK akan mengawal proses pembangunan RDF Rorotan.

Baca Selengkapnya