TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sempat mengusap kepala Inspektur Dua Rudy Soik. Momen ini terjadi saat keduanya bertemu di lorong depan ruangan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara 2 lantai 1, Jakarta Selatan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam kesempatan tersebut Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga menyatakan Rudy Soik masih berstatus sebagai anggota kepolisian. Selama proses persidangan belum selesai, kata Daniel, maka Rudy dan kepolisian masih melekat. "Kamu masih anakku" ucap Daniel pada Senin, 28 Oktober 2024.

Danil menuturkan memiliki waktu seminggu untuk memilih siapa saja yang akan menangani banding kode etik Rudy Soik. Setelah itu, Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) tersebut mempunyai 30 hari untuk mempertimbangkan dan meninjau kembali bukti-bukti dugaan pelanggaran etik oleh Rudy Soik. "Ya, nanti ada aturannya, kami cuma ada dua Kabid Propam," ucap Daniel saat ditanya wartawan apakah tim KKEP ini akan sama dengan sebelumnya atau tidak.

Komisi III DPR mengadakan rapat dengar pendapat soal dugaan pelanggaran kode etik oleh Rudy Soik. Dalam sidang, DPR juga menghadirkan Kapolda NTT, Kabidpropam NTT, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, dan Kapolres Kupang beserta jajaran kepolisian Kupang lainnya yang pernah menjadi atasan Rudy Soik.

Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Rudy Soik menjadi polemik lantaran mengaku dipecat usai mengungkap dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dengan alasan melanggar kode etik pemasangan police line, Rudy Soik harus KKEP yang kemudian menjatuhkan vonis PTDH.

Sanksi tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor: PUT/38/X/2024, tertanggal 11 Oktober 2024. Tak terima dengan keputusan itu, Rudy Soik pun mengajukan banding. Sementara itu, menurut Daniel, Rudy dipecat karena melakukan pelanggaran etik sebanyak 5 kali dalam satu tahun berturut-turut. “Sesuai dengan peraturan, apabila terdapat tiga pelanggaran berturut-turut maka anggota bisa dijatuhi PTDH," ucapnya dalam forum tersebut.

Pilihan Editor: KPK Minta Penundaan Sidang Praperadilan Sahbirin Noor, Alasannya Masih Koordinasi