Rambu Penunjuk Belok Kiri Jalan Terus Segera Dicabut
Sabtu, 24 Oktober 2009 15:56 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dinas perhubungan DKI Jakarta tidak akan buru-buru mencabut rambu lalu lintas penunjuk belok kiri langsung. "Perlu dikaji dulu, mana yang tetap boleh langsung mana yang tidak," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Riza Hashim saat dihubungi Tempo, Sabtu (24/10).
Permasalahannya, lanjut Riza, di persimpangan jalan, saat ini ada sekitar 550 persimpangan di Jakarta, dan hampir semuanya memiliki tanda berbelok kiri langsung. "Harus dianalisis dulu, dilihat kondisinya," ujarnya.
Sementara untuk sosialisasi kepada masyarakat umum, akan dilakukan melalui media massa baik radio, televisi maupun media cetak. "Cara itu cukup," kata dia.
Peraturan belok kiri tidak boleh langsung itu ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Juni lalu, dalam ayat 3 pasal 112 dinyatakan, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung belok kiri kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas. Para pelanggarnya dipidana kurungan satu bulan atau denda Rp 250 ribu.
RINA WIDIASTUTI
Permasalahannya, lanjut Riza, di persimpangan jalan, saat ini ada sekitar 550 persimpangan di Jakarta, dan hampir semuanya memiliki tanda berbelok kiri langsung. "Harus dianalisis dulu, dilihat kondisinya," ujarnya.
Sementara untuk sosialisasi kepada masyarakat umum, akan dilakukan melalui media massa baik radio, televisi maupun media cetak. "Cara itu cukup," kata dia.
Peraturan belok kiri tidak boleh langsung itu ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Juni lalu, dalam ayat 3 pasal 112 dinyatakan, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung belok kiri kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas. Para pelanggarnya dipidana kurungan satu bulan atau denda Rp 250 ribu.
RINA WIDIASTUTI
