Walikota Tangerang Tertibkan Becak dan Angkutan

Reporter

Editor

Senin, 30 November 2009 07:58 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang - Wali Kota Tangerang Wahidin Halim meminta kepada Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan para penarik becak yang melawan arus, pengemudi angkot yang berhenti dan mangkal sembarangan.

"Saya minta dinas terkait bertindak tegas agar ditertibkan. Karena itu membahayakan pengguna jalan," tandas Wahidin, Senin, (30/11).

Tak hanya becak dan angkutan kota yang dianggap masih semerawut, Wahidin juga meminta Satpol PP menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan.
Dengan tertibnya lalu-lintas Kota, diharapkan terwujud Kota Tangerang bersih, tertib dan nyaman.

Terkait dengan kenyamanan dan keindahan, Wahidin juga sudah memerintahkan Dishub mendesain shelter/halte bus agar terlihat bersih dan nyaman. "Syukur-syukur desain halte bisa menjadi contoh proyek nasional,"ujar Wahidin.

Di sisi lain, Wahidin juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk memperhatikan pembangunan drainase terutama di musim penghujan ini. Semua saluran air diharapkan tidak terhambat sehingga aliran air dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan banjir.

Selain itu, pembangunan jalan lingkungan dengan menggunakan konblok juga harap terus dipantau sehingga betul-betul sesuai dengan spesipikasi yang ada. "Perhatikan, jalan-jalan berlubang segera diperbaiki karena sarana publik harus tetap mendapat perhatian yang utama," ujar Wahidin.

Masyarakat Tangerang yang ditemui Tempo mengaku jika betul becak dan angkot ditata rapi maka lalulintas akan tertib. Salah satunya Wahono.

"Tapi jangan hanya saat diimbau walikota, harus kontinyu. Becak masih sering nyelonong dan melawan arus. Harusnya larangan becak di jalan protokol diterapkan lagi, kan sudah ada peraturan daerah, jangan setengah-setengah," kata Wahono, warga Kenanga, Cipondoh.

AYU CIPTA

Berita terkait

Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM

37 hari lalu

Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM

Kekerasan di Tanah Papua, selalu berulang karena pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani konflik.

Baca Selengkapnya

Kapolri Sebut Pemilu 2019 Unik, Ini Alasannya

18 September 2018

Kapolri Sebut Pemilu 2019 Unik, Ini Alasannya

Menurut Tito, ada potensi pecah belah di tengah masyarakat karena eskalasi ketegangan dari penyelenggaraan pemilu yang berbarengan.

Baca Selengkapnya

Operasi Cipta Kondisi, Tim Elang Cisadane Halau Balapan Liar

17 Juni 2017

Operasi Cipta Kondisi, Tim Elang Cisadane Halau Balapan Liar

Tim Elang Cisadane menahan delapan unit kendaraan roda dua tanpa surat kendaraan dan satu unit sepeda motor dengan tiga STNK.

Baca Selengkapnya

Kominfo Ambil Peran Konsolidator di Badan Siber dan Sandi Negara  

7 Juni 2017

Kominfo Ambil Peran Konsolidator di Badan Siber dan Sandi Negara  

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya mengonsolidasikan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan Direktorat Keamanan Kominfo di BSSN.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Simpatik Jaya Selama 21 Hari

1 Maret 2017

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Simpatik Jaya Selama 21 Hari

Polda Metro Jaya menggelar Operasi Simpatik Jaya 2017 mulai 1 hingga 21 Maret 2017.

Baca Selengkapnya

Mantan Kapolri Sebut SDM Keamanan di Indonesia Masih Lemah

20 Februari 2017

Mantan Kapolri Sebut SDM Keamanan di Indonesia Masih Lemah

Mantan Kapolri Awaluddin Djamin mengatakan, diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas di sektor keamanan.

Baca Selengkapnya

Satpol PP Tangerang Selatan Bongkar Warung Remang-remang

30 November 2016

Satpol PP Tangerang Selatan Bongkar Warung Remang-remang

Penertiban warung remang-remang melibatkan 300 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Kelurahan.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Orang Indonesia dalam Bursa Calon Presiden Interpol  

9 November 2016

Tak Ada Orang Indonesia dalam Bursa Calon Presiden Interpol  

Ada wacana personel dari Indonesia menjadi anggota eksekutif komite Interpol.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Politik, Hukum, dan Keamanan Beres

26 Oktober 2016

Pemerintah Klaim Politik, Hukum, dan Keamanan Beres

Untuk bidang hukum, pemerintah mencatat pencapaian deregulasi
peraturan daerah dengan pencabutan 3.143 perda yang diang
dianggap bermasalah.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Minta Pembubaran Perpustakaan Tidak Terulang  

23 Agustus 2016

Ridwan Kamil Minta Pembubaran Perpustakaan Tidak Terulang  

Ridwan Kamil berharap pembubaran paksa komunitas perpustakaan tidak kembali terulang di wilayah Kota Bandung.

Baca Selengkapnya