TEMPO Interaktif, Tangerang - Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan, HM Shaleh MT, mengirimkan surat klarifikasi terkait jumlah penduduk yang ada di daerah ini kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini berkaitan dengan jatah jumlah kursi DPRD Tangerang Selatan yang akan dilantik Maret mendatang.

"Ini adalah upaya terakhir yang dilakukan untuk mengupayakan jumlah 50 kursi DPRD Tangerang Selatan," katanya, Selasa (26/1).

Melalui surat keputusan KPU pusat yang diterbitkan beberapa waktu lalu, kursi DPRD Tangerang Selatan ditetapkan berjumlah 45 kursi. Padahal, menurut Shaleh, dengan jumlah penduduk yang dimiliki Tangerang Selatan mencapai 1,2 juta, daerah baru ini seharusnya memiliki jatah 50 kursi.

“Dalam surat tersebut kami berharap Mendagri memberikan klarifikasi kepada KPU agar mau mengubah keputusannya,” kata Shaleh.

Selain dengan surat resmi, sebelumnya ia juga mengaku telah bertemu langsung Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan hal ini bersama Gubernur Banten, Dirjen Administrasi dan Kependudukan, Dirjen Otonomi Daerah, dan Ketua KPUKabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan tersebut ia menjelaskan bahwa sebenarnya penduduk Tangerang Selatan berjumlah 1 juta jiwa lebih dan bukan 983 ribu jiwa, yaitu jumlah penduduk yang dijadikan dasar KPU untuk menetapkan jumlah kursi DPRD Tangerang Selatan.

Karena jadwal yang mepet, Shaleh berharap akhir Januari ini sudah ada keputusan ada atau tidaknya revisi surat keputusan tersebut. “Kalau lewat Januari ini, kami pasrah saja,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Hasan Mustofi, mengatakan pihaknya juga beranggapan bahwa jumlah penduduk Tangerang Selatan 1,2 juta jiwa. Namun, saat Tangerang Selatan akan terbentuk, Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang sebagai daerah induk mengirimkan data bahwa jumlah penduduk Tangerang Selatan hanya 983 ribu jiwa.

Sejauh ini KPU Kabupaten Tangerang telah menyusun jadwal pembentukan DPRD Tangerang Selatan karena surat keputusan KPU pusat sudah turun. “Kami hanya menjadi pelaksana saja,” katanya. Awal Maret mendatang Tangerang Selatan dijadwalkan sudah memiliki DPRD.

JONIANSYAH