Penyelesaian Kasus Binatu Pencemar Lingkungan Terhambat
Minggu, 31 Januari 2010 18:32 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Penyelesaian kasus perusahaan binatu pencemar lingkungan terhambat keberpihakan warga dan aparat di Kecamatan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Hampir separuh pengusaha binatu di wilayah itu bertempat tinggal di kelurahan itu.
"Hanya sebagian kecil warga yang paham pencemaran lingkungan dari perusahaan binatu," kata Kepala Subbidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Dulles Manurung, Minggu (31/1).
Saat ini, enam perusahaan binatu pencemar lingkungan disidik polisi. Perusahaan itu adalah Citra 99 Laundry Matahari Laundry, Tri Buana Laundry, Kurnia Jaya Laundry, Citra Mandiri Laundry, dan Anugerah Laundry.
Keenam perusahaan itu menggunakan air tanah untuk industri. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut tak memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memadai. Penggunaan air tanah untuk kepentingan industri berdampak turunnya permukaan tanah. Selain itu, volume air tanah di wilayah sekitarnya berkurang.
Setiap perusahaan binatu membuang air limbah 8-9 ribu meter kubik/hari. Sekitar 85 persen atau 6-8 ribu meter kubik adalah limbah pencemar lingkungan.
Sebagian perusahaan binatu menyewa lahan atau tempat dari penduduk setempat. Pemilik lahan atau tempat, menolak penegakan aturan hukum karena berdampak pada berkurang atau hilangnya uang sewa.
Selain itu, 35 persen pengusaha binatu adalah warga yang telah turun-temurun tinggal di Sukabumi Selatan. "Sebagian besar penduduk dari suku asli Betawi sulit untuk diajak mengurangi perusakan lingkungan," ujar Dulles.
Organisasi massa masyarakat Betawi pun tak bisa diajak bekerja sama. Menurut dia, sejumlah organisasi massa itu ikut menikmati keuntungan ekonomi dari uang keamanan. "Justru mereka (organisasi massa) ikut masuk main di dalam. Kan ada setoran keamanan," kata Dulles.
Dia pun menyayangkan sejumlah pegawai negeri sipil maupun aparat hukum yang tak paham perusakan dan pencemaran lingkungan. Aparat di Kelurahan Sukabumi Selatan dan polisi lebih mementingkan keuntungan ekonomis dari perusahaan binatu tersebut ketimbang menentangnya.
Apalagi, setiap perusahaan binatu bisa menampung rata-rata 50 pekerja. Sedangkan, 49 perusahaan binatu berada di wilayah itu. "Biaya pemulihan lingkungan jauh lebih mahal daripada keuntungan ekonomi dari perusahaan binatu," ujarnya.
KURNIASIH BUDI
"Hanya sebagian kecil warga yang paham pencemaran lingkungan dari perusahaan binatu," kata Kepala Subbidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Dulles Manurung, Minggu (31/1).
Saat ini, enam perusahaan binatu pencemar lingkungan disidik polisi. Perusahaan itu adalah Citra 99 Laundry Matahari Laundry, Tri Buana Laundry, Kurnia Jaya Laundry, Citra Mandiri Laundry, dan Anugerah Laundry.
Keenam perusahaan itu menggunakan air tanah untuk industri. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut tak memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memadai. Penggunaan air tanah untuk kepentingan industri berdampak turunnya permukaan tanah. Selain itu, volume air tanah di wilayah sekitarnya berkurang.
Setiap perusahaan binatu membuang air limbah 8-9 ribu meter kubik/hari. Sekitar 85 persen atau 6-8 ribu meter kubik adalah limbah pencemar lingkungan.
Sebagian perusahaan binatu menyewa lahan atau tempat dari penduduk setempat. Pemilik lahan atau tempat, menolak penegakan aturan hukum karena berdampak pada berkurang atau hilangnya uang sewa.
Selain itu, 35 persen pengusaha binatu adalah warga yang telah turun-temurun tinggal di Sukabumi Selatan. "Sebagian besar penduduk dari suku asli Betawi sulit untuk diajak mengurangi perusakan lingkungan," ujar Dulles.
Organisasi massa masyarakat Betawi pun tak bisa diajak bekerja sama. Menurut dia, sejumlah organisasi massa itu ikut menikmati keuntungan ekonomi dari uang keamanan. "Justru mereka (organisasi massa) ikut masuk main di dalam. Kan ada setoran keamanan," kata Dulles.
Dia pun menyayangkan sejumlah pegawai negeri sipil maupun aparat hukum yang tak paham perusakan dan pencemaran lingkungan. Aparat di Kelurahan Sukabumi Selatan dan polisi lebih mementingkan keuntungan ekonomis dari perusahaan binatu tersebut ketimbang menentangnya.
Apalagi, setiap perusahaan binatu bisa menampung rata-rata 50 pekerja. Sedangkan, 49 perusahaan binatu berada di wilayah itu. "Biaya pemulihan lingkungan jauh lebih mahal daripada keuntungan ekonomi dari perusahaan binatu," ujarnya.
KURNIASIH BUDI
