TEMPO Interaktif, Bekasi - 200 ribu warga miskin Kota Bekasi, Jawa Barat, berobat gratis setiap tahun. Dana pembiayaan didapat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan jumlah anggaran yang terserap sekitar Rp 12 miliar.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas II nonpendidikan Kota Bekasi dr Muhammad Iman, mengatakan jumlah pasien miskin tanggungan pemerintah pusat atau masuk dalam program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ada 150 ribu orang. Sisanya 50 ribu pasien atau masuk dalam jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
Pada 2009 lalu, dana pusat yang diserap untuk Jamkesmas sekitar Rp 5 miliar. Mekanisme pembiayaan dilakukan rumah sakit dengan melakukan penagihan lewat PT Asuransi Kesehatan. Sementara Jamkesda yang terserap mencapai Rp 7 miliar, penagihan lewat Dinas Kesehatan setempat.
Pada 2010 ini, Pemerintah Kota Bekasi menyediakan anggaran Rp 10 miliar untuk pembiayaan Jamkesda. "Pembiayaan berobat gratis itu bisa untuk sakit ringan sampai sakit berat yang membutuhkan operasi besar seperti cuci darah," kata Muhammad kepada wartawan di kantornya, Senin (1/2).
Menurut Muhammad, Rumah Sakit Kota Bekasi juga menerima pasien miskin dari wilayah Kabupaten Bekasi. Total pembiayaan untuk warga dari wilayah itu mencapai Rp 1 miliar per tahun.
Menurut Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kota Bekasi, pasien miskin Kabupaten Bekasi diterima berobat gratis karena telah ada kerjasama sejak tiga tahun lalu. "Setiap awal tahun Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan pembayaran di muka untuk berobat warganya sampai Rp 1 miliar," kata dia.
RSUD Kota Bekasi paling banyak melakukan operasi bedah mengalahkan rumah sakit di Jakarta. Dalam sebulan, kegiatan operasi mencapai 600-700 kasus, seperti operasi melahirkan, usus buntu, dan patah tulang.
Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad mengatakan masih banyak warganya yang miskin dan belum masuk daftar penerima jaminan kesehatan. Dia menjanjikan segera menerjunkan 974 tenaga medis untuk melakukan penyaringan warga miskin yang layak menerima jaminan kesehatan gratis.
"Salah satu indikator miskin adalah penghasilan sehari-harinya tidak cukup untuk kebutuhan makan yang layak," kata dia. Sayangnya, Mochtar tidak menyebutkan angka pasti jumlah warga miskin yang layak mendapatkan pengobatan gratis di wilayahnya.
HAMLUDDIN
