TEMPO Interaktif, Jakarta — Ratusan buruh PT Jakarta International Container Terminal, Rabu (10/2), kembali menggelar aksi. Mereka menuntut perusahaan untuk mempekerjakan kembali rekan kerja mereka yang dipecat. “Kami tidak akan berhenti hingga tuntutan dikabulkan,” tegas Sutimanto, salah seorang karyawan.

Sutimanto menjelaskan, aksi akan mereka gelar menjelang siang hari di depan kantor PT JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi kali ini punya warna berbeda dibanding aksi sebelumnya karena sekitar 20 serikat buruh di wilayah Jakarta menyatakan solidaritas dan berkomitmen ikut bergabung.

Solidaritas itu muncul kemarin setelah karyawan menggelar pertemuan di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Beberapa serikat buruh yang akan hadir di antaranya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Buruh Jakarta (SBJ), Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (SP LEM).

Sebanyak 240 karyawan tenaga kontrak (outsourcing) yang bekerja di JICT dipecat pada Jumat pekan lalu. Pemecatan dilakukan oleh PT Philia Mandiri Sejahtera sebagai perusahaan penyedia jasa outsourcing kepada JICT. Tapi karyawan menilai alasan pemecatan itu mengada-ada karena kontrak mereka masih berlaku hingga 2010.

Tidak lama setelah aksi tersebut, sebanyak 400 karyawan outsourcing menggelar aksi mogok kerja. Para karyawan outsourcing ini berasal dari tiga penyedia jasa outsourcing, yaitu PT Phila, Koperasi Karyawan, dan Koperasi Pegawai Maritim. Mereka menuntut agar diangkat menjadi karyawan tetap.

Namun aksi yang berlangsung selama tiga hari di JICT itu tidak menemukan kata sepakat. Para pekerja lalu mengadukan nasib mereka ke Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat. Sial bagi mereka, pengaduan itu malah disikapi pihak perusahaan dengan memecat seluruh karyawan yang mengikuti aksi tanpa imbalan pesangon.

Selain aksi diatas, sekitar 14 aksi demonstrasi dikabarkan akan menggoyang Jakarta hari ini. Aksi terkonsntrasi di sejumlah titik seperti kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Istana Negara, Departemen Keuangan dan DPR RI. Adapula aksi lain di depan Kejaksaan Tinggi Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

RIKY FERDIANTO