TEMPO Interaktif, Jakarta - Dalam rangka reformasi birokrasi, Pemerintah DKI Jakarta memberikan anggaran penguatan kelurahan senilai Rp 3 miliar lebih per kelurahan. Pos itu dianggarkan dalam tahun anggaran 2010 ini.

"Tahun sebelumnya tidak pernah ada pos anggaran penguatan kelurahan," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada saat peresmian sejumlah proyek fisik yang telah selesai dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat, Ahad (21/2).

Dalam acara yang dihadiri sejumlah lurah tersebut, ia mengatakan anggaran diberikan kepada tiap kelurahan dengan jumlah lebih dari Rp 3 miliar per kelurahan. Dana ini merupakan bagian dari perubahan sistem yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau dulu dana dibagi secara sektoral, sekarang dibagi per wilayah," kata Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo. Ia mengatakan upaya ini ditujukan agar dana yang ada lebih tepat sasaran. Untuk Kelurahan Jati Pulo saja, contohnya, mendapatkan anggaran Rp 3,4 miliar.

Ia menganalogikan hal ini dengan cara menyiramkan air ke taman. "Kalau nyiram taman dari lantai tujuh, ya air yang tepat ke taman hanya sedikit, acak-acakan ke mana-mana," ujarnya.

Selain penambahan pos anggaran, Foke yang didampingi Wali Kota Jakarta Barat Djoko Ramadhan, mengatakan kewenangan lurah juga akan ditingkatkan secara bertahap. "Kami akan distribusikan wewenang kepada kelurahan agar pelayanan nantinya bisa lebih cepat dan efisien," ujarnya.

Foke juga mengingatkan kepada para lurah agar sadar peran pentingnya dalam masyarakat. "Kalau warga kesusahan yang pertama kali dicari adalah RT, RW, terus Lurah. Gak ada yang nyari Gubernur," ujarnya disambut tawa dari para tamu yang menghadiri acara tersebut.

FEBRIYAN