TEMPO Interaktif, Jakarta : Akibat gangguan server dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan memperpanjang waktu pengumuman. "Tadinya Sabtu (3 Juli), akan kami undur paling lambat Senin (5 Juli) pukul 08.00," kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Ratiyono saat dihubungi kemarin.
Pendaftar pun memiliki kesempatan terakhir pada hari ini untuk mengganti pilihan sekolah. "Pada Sabtu, bisa mengganti format pilihan dengan melapor dan mengganti dengan format yang baru," katanya. Kemudian, data itu pun akan diproses hingga waktu pengumuman pada Senin.
Dinas tidak ingin masyarakat juga dirugikan akibat gangguan server tersebut. "Kami juga akan tetap pertahankan transparansi, akuntabel, dan tidak mendiskriminasi saat pendaftaran," ujarnya.
Sampai kemarin Dinas masih mencari penyebab gangguan server, dari soal software hingga sistem pengaturannya. "Mungkin kapasitas bandwidth dan alur logika dalam sistem," ujarnya. Meski kemarin sudah berjalan, jalannya server masih lambat. "Kami ingin lebih bagus dan dimajukan," ujarnya.
Pendaftaran siswa pada hari pertama tetap diproses secara offline, yaitu menggunakan Microsoft Excel. "Orang tua siswa yang sudah mendaftar, datanya kami masukkan terlebih dulu secara offline," ujar Ratiyono.
Setelah sistem online untuk mendaftar aktif kembali, kata dia, data pun langsung dikirim. "Saat ini tim teknis sedang berupaya melakukan perbaikan," katanya.
Macetnya sistem ini cukup merepotkan. Akhirnya, beberapa sekolah memutuskan menambah waktu kerja panitia penerimaan agar dapat membantu proses pemasukan data.
Salah satunya panitia penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36, Cilincing, Jakarta Utara. Mereka terpaksa lembur hingga pagi. "Jam 8 malam mulai dikerjakan sampai jam 5 subuh, pada begadang, kerja server lemot 5-10 menit," kata ketua panitia, Herman Zein, kepada Tempo di kantornya siang ini.
Sementara itu, di SMK Negeri 13 Palmerah, Jakarta Barat, panitia menghabiskan waktu 20 menit untuk menyelesaikan satu formulir pendaftar. Menurut Kepala SMK 13 Chairuddin, pihaknya baru bisa memproses 126 formulir dari total 1.651 formulir yang masuk hingga pukul 13.00 kemarin.
Orang tua siswa pun dibuat geram oleh masalah ini. Mereka menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kacaunya sistem komputerisasi pendaftaran siswa SMA di seluruh DKI Jakarta.
Mereka bahkan menuding pemerintah sebenarnya belum siap melaksanakan sistem ini."Pemerintah harus bertanggung jawab," kata Tri, 48 tahun, warga asal Rempoa yang ditemui di SMA Negeri 6 Jakarta, sore ini. Tri menyatakan seharusnya pemerintah memberikan layanan yang terbaik kepada orang tua murid dan siswa.
Sedangkan Megi, orang tua siswa asal Cianjur, menyarankan, jika belum siap, tak perlu sistem ini dipaksakan. Megi sendiri mengaku datang ke sekolah sejak pukul 7 pagi. "Kemarin malah jam 08.00-15.00," kata Megi.
Wakil Kepala SMAN 58 Jakarta Timur Bidang Kesiswaan, M. Musyafa, yang juga menjabat Ketua Panitia PPDB 2010, mengatakan baru kali ini terjadi kemacetan input data semacam ini. "Tahun-tahun sebelumnya bisa berjalan dengan baik," katanya.
Kepala SMAN 70 Jakarta Selatan Pernon Akbar menyarankan agar para pendaftar mengakses peringkat online melalui jalur layanan pesan singkat. "Lewat SMS justru lebih realtime," katanya.
SUTJI DECILYA | APRIARTO MUKTIADI | EZTHER LASTANIA | EVANA DEWI| FEBRIANA FIRDAUS
Berita terkait
Komnas Anak: Kuesioner Kelamin Langgar Privasi
9 September 2013
Dia mempertanyakan manfaat survei berisi grafik ukuran kelamin laki-laki dan perempuan itu.
Baca SelengkapnyaKuesioner Bagian dari Periksa Kesehatan Reproduksi
7 September 2013
Kuesioner gambar alat kelamin menjadi bagian pemeriksaan kesehatan untuk siswa SMP dan SMA terkait kesehatan reproduksi. Uji coba berlanjut tahun ini.
Baca SelengkapnyaKemenkes: Kuesioner Gambar Alat Vital Program UKS
7 September 2013
Kuesioner yang memuat alat vital program UKS kerja sama empat kementerian.
Baca SelengkapnyaKuesioner Ukuran Kelamin Siswa Ditarik di Sabang
6 September 2013
Kuesioner bergambar kelamin yang sempat beredar di SMP Negeri 1 Sabang telah ditarik oleh pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Sabang.
Baca SelengkapnyaKuesioner Ukur Alat Kelamin Siswa Salah Kaprah
6 September 2013
Perbedaan interpretasi timbul lantaran kurangnya pemahaman dinas kesehatan di beberapa daerah tentang kesehatan reproduksi.
Baca SelengkapnyaKPAI Minta Kuisioner Ukur Kelamin Siswa Ditarik
6 September 2013
Gambar, foto, atau sketsa organ kelamin tanpa penjelasan memadai dianggap bisa mengarah kepada pornografi.
Baca SelengkapnyaKuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing
6 September 2013
AFP, Straitstimes Singapura, The Standar Hong Kong menulis soal kuisioner yang mencantumkan gambar alat kelamin.
Baca SelengkapnyaKuisioner Gambar Kelamin di Aceh Sesuai Program
5 September 2013
Seharusnya kuesioner gambar kelamin tidak dibagi dan tidak boleh dibawa pulang karena bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaUkur Kelamin Siswa, Sekolah Tuding Dinas Kesehatan
5 September 2013
SMP Negeri 1 Sabang merasa tercoreng dan kecewa dengan pihak dinas kesehatan. 'Lembaran itu dibagikan oleh petugas puskesmas dan dinas kesehatan.'
Baca SelengkapnyaData Ukuran Kelamin Siswa Akan Direkap Dinkes
4 September 2013
Dinas Kesehatan Kota Sabang mengatakan data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan reproduksi remaja di Kota Sabang.
Baca Selengkapnya