TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta Ubaydillah menawarkan lima solusi untuk mencegah dan mengatasi rentannya tanah Jakarta ambles.
Beberapa daerah di Jakarta rentan mengalami penurunan permukaan tanah, termasuk Jalan RE Martadinata di Jakarta Utara, yang sebagian ambles beberapa waktu lalu.
Solusi pertama, memprioritaskan konservasi di sepanjang pantai Jakarta dalam penataan tata ruang. "Terutama untuk mencegah terjadinya banjir rob (air laut pasang) dan menstabilkan tanah di Jakarta Utara serta Jakarta secara keseluruhan," kata Ubaydillah.
Berdasarkan pengamatan Walhi Jakarta, permukaan tanah di Jakarta saat ini sudah lebih rendah dari permukaan laut sehingga air dari selatan Jakarta, seperti Bogor, tidak bisa mengalir ke Teluk Jakarta. Sedang tanah Jakarta hanya mampu menyerap 26 persen air hujan dan air curahan dari kota-kota lain.
"Tanah di Jakarta tak lagi seimbang karena air yang disedot dan dikembalikan ke laut tidak seimbang," kata Ubay.
Solusi kedua, menetapkan standar pembangunan jalan dan bangunan. Bangunan biasanya sudah disesuaikan untuk desain permanen, tetapi jalanan Jakarta yang aktif dilalui kendaraan kecil dan besar hingga sekarang kualitasnya tidak ada standar.
"Selain faktor alam, yang lebih penting adalah kualitas konstruksi. Standar desain untuk kualitas konstruksi bangunan di Jakarta masih belum ada," kata Ubay.
Ketiga, upaya perbaikan drainase menyeluruh dimulai dari pemukiman masyarakat hingga ke jalan raya yang membuat genangan air. "Sistem drainase Jakarta penuh dengan sedimentasi sehingga praktis tidak ada got," katanya.
Keempat, pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan air bawah tanah terutama di bangunan-bangunan. Terakhir, penambahan area resapan. 27 SPBU yang menggunakan Ruang Terbuka Hijau harus segera dibongkar beserta tanahnya supaya tidak menimbulkan permasalahan lingkungan baru.
SPBU yang dibongkar tersebut tetap dibiarkan dan dikembangkan menjadi situ buatan. "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 setiap wilayah atau provinsi minimal 30 persen. Tetapi Jakarta hanya punya sembilan persen. Jadi minimal yang sekarang harus dipertahankan bahkan ditambah," kata Ubay.
ARYANI KRISTANTI
