Dewan Sahkan APBD 2011

Reporter

Editor

Jumat, 17 Desember 2010 20:03 WIB

Fauzi Bowo. TEMPO/Nita Dian

TEMPO Interaktif, Jakarta -Setelah mengalami penundaan dua kali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI 2011 sebesar Rp 27,95 triliun.

Jumlah ini meningkat Rp 1,24 triliun dari APBD perubahan 2010, dan sesuai dengan usulan Pemerintah DKI Jakarta.

Pengesahan ini dilakukan lewat Sidang Paripurna yang dihadiri delapan fraksi di DPRD DKI yang digelar siang pukul 11.00 WIB. Tak lebih dari 30 menit, APBD 2011 langsung ditetapkan setelah sesi laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta tentang hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011.

Usai pengesahan itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, mengaku lega karena APBD DKI 2011 tetap pada pagu anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta.

"Proses pembahasan hingga pengesahan APBD ini penuh dinamika. Yang penting nilai anggaran yang disepakati kedua belah pihak dapat bermanfaat bagi warga Jakarta," ujar Foke usai Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut Foke, proses selanjutnya berada ditangan eksekutif. Tinggal nantinya bagaimana dia bersama Sekretaris Daerah dan jajarannya kembali menyempurnakan APBD 2011 agar bisa segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dibuat Perda.

"Saya sudah minta ke Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri supaya bisa membantu proses APBD 2011 diundangkan dan dijadikan perda minggu depan, sebelum akhir Desember," ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Sayogo Hendrosubroto, pengesahan ini sebelumnya telah melewati pembahasan fraksi, komisi, Banggar dan disempurnakan dalam forum rapat gabungan pimpinan DPRD bersama pimpinan Fraksi. Selanjutnya DPRD DKI menetapkan APBD DKI 2011 sebesar Rp 27,95 triliun.

"Total APBD 2011 tersebut terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 25,52 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 27,30 triliun," paparnya di kesempatan terpisah.

HERU TRIYONO

Berita terkait

RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

6 Oktober 2023

RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

Pemprov DKI mengusulkan Rancangan APBD 2024 senilai Rp 81,58 Triliun. Ini peruntukannya menurut Pj Gubernur Heru Budi.

Baca Selengkapnya

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

16 Januari 2023

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

Pemkot Surabaya akan memanfaatkan APBD tahun ini sebesar Rp 11,36 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

18 Agustus 2022

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

Jaminan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana untuk bidang pendidikan agama tertuang dalam UU 23/2014.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

15 Desember 2021

Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah.

Baca Selengkapnya

Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

23 November 2021

Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu

Baca Selengkapnya

Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

9 November 2021

Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

Penyusunan APBD tahun 2022 masih diarahkan untuk penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.

Baca Selengkapnya

PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

30 November 2020

PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

PSI menyatakan tak pantas jika anggota DPRD DKI naik pendapatannya di tengah pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

6 Februari 2020

Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

Inspektorat Jawa Barat melakukan pemeriksaan penggunaan bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bogor pada APBD kota itu.

Baca Selengkapnya

Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

14 November 2019

Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah meniru langkah Presiden Jokowi saat masih menjadi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

12 November 2018

Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

Anies Baswedan menjelaskan banyak pekerjaan dalam APBD yang dijalankan tapi pembayarannya tidak ditagihkan.

Baca Selengkapnya