TEMPO Interaktif, Jakarta:Polda Metro Jaya bertekad untuk memberantas narkoba dan peredarannya di Jakarta. “Itu merupakan salah satu prioritas kita,” tegas Kapolda Irjen Pol. Makbul Padmanegara seusai bertemu dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti narkoba di ruang kerjanya Jakarta, Selasa (12/2) siang. Dalam waktu dekat ini akan dibangun rumah tahanan pengguna narkoba yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI. Walaupun begitu ia mengaku bahwa program anti narkoba ini belum sepenuhnya sukses.”Cukup berhasil tetapi belum sukses,” ujarnya. Untuk itu, Polda beserta LSM tersebut akan membentuk Badan Koordinasi Narkoba daerah (BKMD). Saat ini yang baru terbentuk adalah yang di tingkat pusat yakni Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN). “Setiap dua minggu kita akan mengevaluasi upaya pemberantasan narkoba,” ujarnya. Di tempat yang sama Ketua Gerakan Masyarakat Anti Madat (Granat) Henry Yosodiningrat, mengungkapkan, pihak kepolisian terlalu sibuk dengan kasus-kasus politik, sedangkan masalah narkoba sering dipinggirkan. Ia berpendapat, perlu ada Menteri Urusan Narkotika dan juga ada alokasi dana dari Anggaran Perbelanjaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Granat memandang polisi lebih sering memeriksa dokumen-dokumen dalam kasus narkotika. Padahal menurut Henry, polisi perlu mengecek secara fisik penyelundupan narkotika di pelabuhan maupun bandaran akan tetapi ia mengingatkan bahwa untuk bandar narkotik tidak diperlukan adanya bukti fisik, cukup kesaksian .”Jangan hanya dilhat bukti-bukti fisiknya saja,”ujarnya. Pasalnya , para bandar tersebut biasanya tidak memegang barang haram itu secara langsung. Para bandar, jelas Henry, banyak yang lolos dari jerat hukum. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Surabaya yang tidak tertangani dengan baik. Pulung Banarto yang merupakan salah satu bandar narkotika dalam kasus itu raib. Oleh karena itu ia sangat menyesalkan kinerja polisi maupun pihak pengadilan.(Anggoro-Tempo News Room)