Koalisi Masyarakat Sipil Datangi Kapolda Metro Jaya  

Reporter

Editor

Selasa, 11 Januari 2011 09:32 WIB

Tama Satya Langkun saat di rawat di RS. Asri, Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO Interaktif, Jakarta -Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri menemui Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman di kantornya. "Kami mau mengingatkan mengenai agenda penegakan hukum di ibu kota," kata Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida.

Indria mengatakan kedatangan mereka sekaligus untuk menanyakan perkembangan beberapa kasus besar yang belum jelas tindak lanjut penyelidikannya. Ia mencontohkan dua kasus kekerasan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun serta kasus serangan bom molotov ke kantor Majalah Tempo.

"Belum ada informasi soal kasus-kasus ini dari Kepala Polda baru." Sutarman memang baru menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya selama tiga bulan, menggantikan Jenderal Timur Pradopo yang kini menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, yakni Kontras, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, Setara Institute, ICW, Imparsial, Forkon, dan Arus Pelangi. Meski belum tiba saat rekan-rekannya mulai berdiskusi dengan Sutarman, Tama rencananya juga akan datang ke Markas Polda Metro Jaya.

PUTI NOVIYANDA

Berita terkait

Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

5 Januari 2024

Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

"Manfaatkan peluang dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya

Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

6 Desember 2023

Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Birokrasi, Ciri-Ciri, dan Contohnya

3 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Birokrasi, Ciri-Ciri, dan Contohnya

Birokrasi adalah istilah yang dipopulerkan oleh Max Weber, sang Bapak Birokrasi Modern

Baca Selengkapnya

Jokowi Beberkan Alasan Beri Insentif Kendaraan Listrik, Mencontoh Amerika, Eropa, dan ..

16 Agustus 2023

Jokowi Beberkan Alasan Beri Insentif Kendaraan Listrik, Mencontoh Amerika, Eropa, dan ..

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyinggung soal insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB) dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini.

Baca Selengkapnya

10 Catatan Anies Baswedan Saat Dialog Rakyat Bersama Anies-AHY, Apa Saja Poinnya?

9 Agustus 2023

10 Catatan Anies Baswedan Saat Dialog Rakyat Bersama Anies-AHY, Apa Saja Poinnya?

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dalam dialog rakyat bersama Anies-AHY di Hotel Sabuga, Bandung, Jawa Barat ungkapkan 10 poin.

Baca Selengkapnya

Kementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 25 April 2023, Simak Persyaratannya

22 April 2023

Kementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 25 April 2023, Simak Persyaratannya

Kementerian PPN/Bappenas membuka lowongan kerja untuk lulusan S1. Pendaftaran dibuka hingga 25 April 2023.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

12 April 2023

Menpan RB Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengajak perguruan tinggi menyukseskan reformasi birokrasi tematik. Bagaimana caranya?

Baca Selengkapnya

Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

29 Januari 2023

Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.

Baca Selengkapnya

Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

9 November 2022

Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

Teten Masduki mengatakan saat ini membuat sistem birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjadi lebih sederhana.

Baca Selengkapnya

Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

25 Agustus 2022

Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

Sri Mulyani menyatakan APBN saat ini menanggung belanja pensiun seluruh PNS, dari ASN pusat, TNI, Polri dan ASN di daerah dengan jumlah sangat besar.

Baca Selengkapnya