TEMPO Interaktif, Jakarta - Sedikitnya 16 ribu truk yang dioperasikan 465 perusahaan ekspor-impor akan berhenti beroperasi pada 20 Mei. Langkah ini akan dilakukan jika pembatasan truk di jalan tol dalam kota tetap diberlakukan.
Kepala Unit Angkutan Khusus Pelabuhan Organisasi Angkutan Darat Gemilang Tarigan mengatakan hal ini terpaksa dilakukan. Truk yang akan ke Pelabuhan Tanjung Priok harus menempuh rute memutar lewat Jakarta Outer Ring Road. "Kalau pembatasan truk ini terus-menerus diberlakukan, kami bisa merugi sampai Rp 12 miliar per hari," kata Gemilang kemarin.
Akibatnya, biaya operasional truk membengkak. Selain jarak tempuh kian jauh, kemacetan akibat pembatasan truk membuat konsumsi solar meningkat. Minimal, kata Gemilang, pihaknya merugi sekitar Rp 3 miliar per hari. "Jadi lebih baik berhenti dulu aja," ia menegaskan.
Gemilang mengatakan kebijakan pemerintah daerah membatasi truk ini akan menjadi preseden buruk. Bisa saja, kata dia, ada gubernur di daerah lain yang meniru kebijakan ini. "Kalau Gubernur Banten, misalnya, ikut-ikutan melarang truk melintasi jalan tol di wilayah mereka, bisa kacau," ujarnya.
Menurut dia, persoalan pembatasan truk pernah dibahas bersama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Kementerian Perhubungan. Tim dari Institut Teknologi Bandung bahkan sudah mengkaji kebijakan ini. Hasilnya, kata Gemilang, "Pembatasan truk efektif berlaku pukul 05.00-09.00 WIB."
Namun hasil kajian itu tak menjadi pertimbangan karena akhirnya diputuskan pembatasan truk berlaku mulai pukul 05.00-22.00 di jalan tol dalam kota terhitung 9 Mei lalu hingga 10 Juni. "Ketika keputusan diambil, kami tak dilibatkan," tutur Gemilang, geram.
Kebijakan pembatasan truk juga dilakukan di luar wilayah DKI Jakarta. Kepala Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Besar Heri Susanto mengatakan akan membatasi kendaraan berat (truk) yang masuk ke dalam Kota dan Kabupaten Bogor. "Akan kami koordinasikan dulu dengan DLLAJ Kota dan Kabupaten Bogor," kata Heri, Senin lalu.
Pembatasan, menurut Heri, dilakukan untuk mengurangi kepadatan volume kendaraan di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Setiap kendaraan berat yang hendak masuk ke wilayah Kota dan Kabupaten Bogor harus diukur ulang lebar, tinggi, serta tonasenya. "Kendaraan yang melintas harus sesuai dengan konstruksinya. Kalau tidak sesuai, tidak boleh melintas," Heri memaparkan.
DWI RIYANTO AGUSTIAR | PRIHANDOKO | DIKI SUDRAJAT
