TEMPO Interaktif, Jakarta - Sembari bergurau, seorang pejabat eselon I sebuah kementerian pernah mengatakan kepanjangan MRT bukan lagi mass rapid transit, melainkan masih rapat terus.
Pelesetan miring ini lahir karena pelaksanaan proyek moda transportasi berbasis rel sepanjang 110,3 kilometer itu hingga kini terkatung-katung, meski studi kelayakan sudah digelar sejak 1989.
Untunglah, setelah pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) turun, proyek senilai 192 miliar yen (Rp 20,3 triliun) ini mulai berjalan dan ditargetkan selesai pada 2016.
Dana memang menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta dan kota-kota satelitnya. Tak terkecuali jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandar udara.
Seperti kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, membangun jalan tol di Ibu Kota sangatlah mahal. Butuh biaya Rp 50-100 miliar per kilometer. "Semuanya perlu waktu, bertahap, karena pembangunan jalan tol di Jakarta ini mahal," ujar dia saat ditemui Tempo pekan lalu.
Kementerian Pekerjaan Umum, kata dia, sudah menyiapkan jalan yang akan menghubungkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
Di antaranya JORR W2 sepanjang tujuh kilometer yang membentang antara Ulujami dan Kebon Jeruk. Bersama jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok, JORR W2 butuh dana Rp 650 miliar. "W2 rencananya selesai 2013 dan akses Tanjung Priok seluruhnya ditargetkan selesai 2014," kata Dardak. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum berencana membangun enam ruas jalan tol dalam kota.
Untuk menyiasati kebutuhan dana, proses tender enam ruas tol itu akan dilakukan dengan skema right to match. Dalam skema ini, konsorsium badan usaha milik daerah di bawah bendera PT Jakarta Tol Road Development akan bertindak sebagai pemprakarsa.
Selain jalan, Kementerian PU juga mengatur pengelolaan air untuk mengurangi banjir dengan membangun Kanal Banjir Barat dan Timur. Kanal berfungsi mengalirkan air agar tak melewati perumahan kota. "Sedangkan untuk air hujan akan ditampung dengan drainase. Kanal banjir ini cukup efektif mengurangi banjir," katanya. Kanal Timur menghabiskan anggaran sekitar 4,9 triliun.
Pemerintah juga telah melakukan rehabilitasi 11 situ di Jabodetabek sepanjang 2009-2010 yang menghabiskan anggaran Rp 18 miliar. Seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Soal bandara, kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, pemerintah sedang mempelajari kemungkinan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Pondok Cabe, dan Curug.
Bandara Halim akan digunakan untuk penerbangan paling lama satu jam, sedangkan Pondok Cabe dapat dipakai bagi komuter di sekitar Banten dan Jawa Barat. "Saya belum bisa cerita banyak karena harus disetujui oleh JICA yang memberikan bantuan hibah," kata dia.
Soal Soekarno-Hatta, Kementerian Perhubungan sedang menimbang-nimbang apakah akan mengembangkan landas pacu dan terminal bandara lama atau membangun bandara baru. Kedua pilihan ini, tutur Bambang, belum diputuskan karena menyangkut biaya yang cukup besar. Diperkirakan renovasi Soekarno-Hatta saja membutuhkan biaya sekitar Rp 10 triliun.
Adapun pembangunan pelabuhan akan mengarah ke arah timur Pulau Jawa. Pergeseran dilakukan untuk membagi beban Pelabuhan Tanjung Priok. Lokasi yang dilirik adalah Cilamaya, Jawa Barat. Cilamaya dilirik dengan pertimbangan pengembangan bisnis di Jawa lebih mengarah ke kawasan industri Jababeka.
Menurut Bambang, dibanding optimalisasi Tanjung Priok, pembangunan pelabuhan Cilamaya lebih murah, hanya butuh dana sebesar Rp 37 triliun. Dana itu pun sudah termasuk biaya pengembangan Priok fase pertama. "Bandingkan dengan optimalisasi Tanjung Priok secara keseluruhan yang butuh biaya Rp 48 triliun," tuturnya.
Saat peluncuran program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia akhir bulan lalu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah menyediakan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp 544 triliun dari tahun ini sampai 2014.
"Sedangkan total kebutuhan dana percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia sebesar Rp 755 triliun," kata dia. Agar kekurangan dana dapat tertutupi, selain mengandalkan pasokan pemerintah, dana diperoleh dari kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership) sebesar Rp 211 triliun.
Dana itu akan dialokasikan di berbagai proyek pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Antara lain buat pembangunan jalan sebesar Rp 143 triliun, rel kereta api Rp 138 triliun, pelabuhan Rp 49 triliun, bandar udara Rp 14 triliun, energi Rp 288 triliun, utilitas Rp 8 triliun, telematika Rp 102 triliun, dan infrastruktur lainnya Rp 13 triliun.
TIM | EFRI R
