TEMPO Interaktif, Jakarta - Istana Presiden mengundang seluruh komunitas pengguna kereta api dan semua komponen yang terkait termasuk PT KAI Commuter Jabodetabek, Selasa 28 Juni 2011, besok. Undangan ditujukan untuk membahas solusi jangka panjang transportasi kereta api yang aman, nyaman dan murah bagi masyarakat.

"Nanti akan bahas dari sisi pelayanan PT KAI dan perannya sebagai Public Service Obligation," kata Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Bencana Alam, Wisnu Agung, Senin 27 Juni 2011.

Wisnu mengatakan, pemerintah dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga akan melakukan simulasi tarif paling rendah dan terjangkau bagi masyarakat pengguna KRL Jabodetabek. Solusi dalam pemecahan masalah di Jabodetabek bisa menjadi contoh bagi wilayah lain. “Kami ajak bersama berdiskusi,” katanya.

Selama ini, staf UKP4 untuk Bidang Transportasi, Muslich Zainal Asikin, menambahkan, ada perseteruan harga antara pengguna KRL dan operator yang membutuhkan biaya operasional. "Perseteruan ini harus ada jalan keluar," katanya.

Belum lama ini komunitas KRL Mania menyurati Presiden soal rencana PT KCJ menaikkan tarif. Mereka keberatan karena kenaikan yang mencapai 70 persen memberatkan, terlebih kenaikan tarif itu tidak disertai peningkatan pelayanan.

PT KCJ sendiri sebatas berniat meningkatkan daya angkut dengan rencananya menerapkan sistem operasi tunggal. Per 2 Juli nanti mereka akan menghapus rangkaian kereta ekspress dan membuat setiap rangkaian kereta berhenti di setiap stasiun. Tapi, perubahan sistem itu membawa konsekuensi kenaikan tarif untuk Commuter Line atau rangkaian KRL ekonomi AC.

Ujicoba pertama pada 18 Juni lalu terbukti sistem baru tak diterima mayoritas pengguna KRL. Mereka memilih menyesaki rangkaian KRL ekonomi non AC yang tarifnya tetap. Aksi anarkis sempat terjadi di Stasiun Kota.

PT KCJ dan KAI, Sabtu lalu, sepakat telah menurunkan besaran kenaikan tarif. Mereka menghitungnya per jarak dengan tarif maksimal Rp 7000 untuk relasi Jakarta-Bogor. Ujicoba akan kembali dilakukan Kamis dan Jumat nanti sebelum sistem baru itu benar-benar diberlakukan.

EKO ARI WIBOWO