Setelah Xenia Maut, Keselamatan Pejalan Kaki Wajib Diprioritaskan

Reporter

Editor

Selasa, 24 Januari 2012 12:04 WIB

Warga melihat lokasi tabrakan maut mobil Xenia di halte Tugu Tani, Jakarta, (23/1). Arus lalu lintas pun tersendat karena pengendara memperlambat laju kendaraannnya untuk melihat lokasi tersebut. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memperhatikan keselamatan pejalan kaki. "Perlu dipikirkan perlindungan terhadap pejalan kaki," kata Pramono di gedung DPR/MPR, Selasa, 24 Januari 2012.

Pramono melihat perbaikan dan penertiban terhadap pengguna jalan raya sudah dilakukan, tapi masih berjalan sepotong-potong dan tidak menyeluruh. Menanggapi kecelakaan maut di Tugu Tani yang menewaskan sembilan pejalan kaki, politikus PDI Perjuangan ini menilai para korban sebenarnya sudah berada di posisi yang tepat untuk pejalan kaki.

Pramono mengharapkan penabrak pejalan kaki ini dihukum dengan pidana maksimal. Apalagi kemudian diketahui pengendara mobil menggunakan narkoba sehingga bukan sekadar kelalaian. "Saya kira ia akan kena pasal berlapis," kata Pramono.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Ahad kemarin terjadi kecelakaan di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Mobil Xenia yang dikendarai Afriani Susanti, 29 tahun, menabrak sejumlah pejalan kaki di Halte Tugu Tani. Sembilan orang menjadi korban jiwa dan empat orang mengalami luka-luka.

Berdasarkan hasil uji urine, Afriani terbukti memakai narkotik jenis sabu sehingga langsung dijerat dengan Pasal 283 dan 287 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat. Tersangka juga dijerat dengan Pasal 310 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

I WAYAN AGUS PURNOMO







Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

46 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

17 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya