TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Air dan Pangan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) M Islah mengatakan upaya monopoli air yang kerap dilakukan oleh perusahaan asing di Indonesia dapat menyulitkan akses masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan air bersih.

Oleh karena itu, kata dia, berkaitan dengan Hari Air Sedunia, 22 Maret, Walhi mendesak pemerintah untuk menolak segala bentuk upaya monopoli oleh korporasi dalam pengelolaan air. “Monopoli juga berpotensi merusak lingkungan,” kata Islah saat dihubungi, Kamis 22 Maret 2012.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang peduli kedaulatan air, pangan, dan energi menggelar unjuk rasa menolak privatisasi dan komersialisasi air di depan kantor Kedutaaan Besar Prancis di Jalan MH Thamrin Jakarta, Kamis siang, 22 Maret 2012. Walhi, salah satu elemen yang berunjuk rasa, mendesak pemerintah agar menolak beragam intervensi negara dan perusahaan asing dalam pengelolaan air di Indonesia.

Indikasi intervensi ini, kata Islah, terlihat dari desakan pemerintah Prancis kepada pemerintah Indonesia dalam mengelola kebutuhan air di Jakarta. “Ada surat dari Pemerintah Prancis yang menginginkan perpanjangan kontrak PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) di Jakarta,” ucap Islah.

Selain itu, pemerintah juga didesak agar tidak menjadikan air sebagai lahan bisnis dan komoditas yang diperdagangkan. Munculnya komersialisasi air, kata Islah, karena pemerintah tidak mampu mengelola lingkungan, terutama kelestarian sungai. “Banyak sungai yang tercemar di Indonesia. Akibatnya perusahaan air minum membutuhkan biaya besar untuk mengelola air kotor menjadi layak minum,” kata Islah.

Ketika biaya operasional mahal, katanya, masyarakat pun harus merogoh saku lebih dalam lagi untuk bisa menikmati air bersih. “Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi jika pemerintah mampu memulihkan sungai-sungai yang tercemar,” ujarnya.

ADITYA BUDIMAN