TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah siswa SLTP Negeri 56 Jakarta beserta guru-guru mereka, orang tua dan Lembaga Advokasi mendatangi Komisi VI DPR RI, Senin (9/2) siang. Mereka meminta agar dewan membantu mempertahankan gedung sekolah mereka, sekaligus minta perlindungan atas ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus tukar guling tanah dan bangunan (ruislag) SLTPN 56 Jakarta, antara Departemen Pendidikan Nasional dengan PT Tata Disantara anak perusahaan Abdul Latief Corporation. "Kami dipaksa pindah ke gedung di Jeruk Purut. Selama tiga bulan gaji saya tidak dibayarkan," ujar Nurlaila, salah seorang guru SLTP 56. Menurut Nurlaila, yang berkukuh bertahan di SLTP 56 Melawai, hari ini adalah batas terakhir waktu yang diberikan oleh pihak Depdiknas. "Ditjen Pendidikan Dasar akan mengeluarkan surat keputusan pemecatan," katanya. Menurut pihak penuntut, sebelum ada keputusan hukum tetap, mereka minta diberikan izin untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar di SLTP 56 Melawai. Tapi kenyataannya, pihak Depdiknas DKI Jakarta tidak mengakui segala aktivitas di sekolah tersebut. Salah seorang siswa yang juga ikut dalam penyampaian aspirasi tersebut, dengan lugu mempertanyakan apa motivasi dibalik tukar guling tersebut. "Kenapa kami digusur, kenapa justru kami anak-anak yang menjadi korban, hanya kepentingan bisnis, bapak DPR tolong lindungi kami," ujar Ragil.Menurut Koordinator Tim Advokasi SLTP 56 Melawai Lies Sugeng, proses ruislag yang dilaksanakan akhir Desember 2000, ditentang keras civitas akademika SLTP 56 Melawai. Menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan pihak sekolah, 1.238 dari 1.265 orang tua wali murid menolak rencana tersebut, karena dinilai cacat hukum dan penuh rekayasa. Namun, kata Lies, pada Mei 2001 keluar surat edaran Kakanwil DKI, yang menyatakan penerimaan siswa baru, dialihkan ke Jeruk Purut. Pihak sekolah pun menolak, dengan berkirim surat ke Mendiknas, Wapres dan Wakil DPR. Tapi surat penolakan itu tak berbuah tanggapan. Saat ini, sekolah dalam posisi status quo setelah pihak sekolah melalui BP3 mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan untuk pembatalan ruislag. Menurut Lies, pihak sekolah sudah melakukan berbagai cara untuk minta perlindungan. Mereka sudah mengadu ke Komnas HAM, tapi tak ada tindak lanjut. Mereka juga berkirim surat ke Gubernur DKI Jakarta, tapi malah didatangi aparat ketntraman dan ketertiban (trantib) untuk menyegel sekolah, saat siswa ulangan umum. Ketua Komisi VI DPR Taufiqurahman, menyatakan siap menyalurkan aspirasi mereka dan menindak lanjutinya ke tahap yang lebih serius. Hal senada disampaikan anggota Komisi VI Agusman, yang secara terbuka menyatakan pihaknya ada di pihak anak-anak didik SLTPN 56 Melawai. Keduanya juga menyayangkan intimidasi dan teror selama proses sengketa berlangsung. "Sebelum ada keputusan hukum tetap seharusnya semua pihak tidak bisa melarang aktivitas sekolah. Kita akan segera tindak lanjuti aspirasi ini dalam rapat Komisi," ujar Agusman. Ecep S Yasa - Tempo News Room