TEMPO.CO , Jakarta - Ada cerita menarik seputar pengamanan unjuk rasa kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan polisi. Cerita ini seputar kenapa polisi tidak menggunakan water canon dalam pengamanan unjuk rasa. "Ini bukan karena polisi menyalahi prosedur tetap (protap) tapi karena water canon milik polisi sudah usang dan ada yang rusak," kata Direktur Eksekutif Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane.
Neta mengatakan pada tahun 2009 Kepolisian Daerah Metro Jaya hanya memiliki 4 unit water canon. "Tapi pada 2010 jumlahnya tinggal tiga karena yang satu rusak parah," katanya kepada Tempo pada Jumat, 6 April 2012, di Markas HMI Pusat, Jalan Diponegoro, Cikini.
Parahnya, kata Neta, dari tiga unit tersebut dua unit mengalami kebocoran di bagian alat semprotnya. Sedangkan satu unit lainnya bocor di bagian tangki penyimpanan air. Jadi daya semprotnya hanya 2-3 meter padahal seharusnya sampai 20 meter.
"Kalau ada pengunjuk rasa yang disemprot rasanya sepeti mandi menggunakan shower," ucapnya sambil tertawa. Karena itulah saat pengamanan unjuk rasa di sekitar gedung MPR/DPR polisi meminjam mobil pemadam kebakaran.
IPW mengaku sudah mendesak pihak Polda Metro Jaya juga Mabes Polri untuk menyediakan water canon baru. "Hanya, hingga saat ini belum ada pengadaan mobil baru," ucapnya. Padahal keberadaan water canon menurut Neta sangat penting karena digunakan untuk membubarkan massa dan lebih efektif ketimbang gas air mata atau peluru karet,
SYAILENDRA
Berita terkait
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
16 jam lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
20 jam lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
21 jam lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
22 jam lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
2 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
2 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca Selengkapnya