TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Seksi Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Yusen Hardiman membantah melakukan pengawasan terlalu ketat saat pelaksanaan ujian nasional (UN). Menurut Yusen, pengawasan yang diberikan saat UN tidak berlebihan karena sesuai dengan standar. "Kami tidak memberikan pengawasan yang terlalu berlebihan. Sesuai standar operasional prosedur ( SOP) saja," kata Yusen saat dihubungi Rabu, 18 April 2012.
Pengawasan UN di beberapa tempat mendapatkan perhatian dari masyarakat karena dinilai terlalu ketat. Pengawasan yang terlalu ketat itu dilakukan untuk meminimalisasi siswa berbuat curang saat UN. Tapi ketatnya pengawasan justru membuat siswa grogi dan tertekan. Hasilnya, mereka malah sulit berkonsentrasi dan jadi lupa dengan sejumlah materi yang sudah dipelajari.
Menurut Yusen, standar baku pengawasan UN sudah diterapkan sejak hari pertama. "Pengawasan itu sifatnya lebih kepada pencegahan," ujar Yusen.
Pengawas, kata Yusen, tidak akan sampai benar-benar mengamati siswa sepanjang jam penggarapan UN. Meski begitu, Yusen mengatakan pengawas tetap akan menindak siswa yang kepergok bekerja sama dengan temannya atau berbuat curang. "Intinya, pengawas itu mengawasi dan melayani keperluan siswa selama UN. Tapi, kalau berbuat curang, ya, tetap ditindak," ujar Yusen.
Soal siswa yang mengeluhkan pengawasan UN terlalu ketat, Yusen mengatakan, tidak ada instruksi untuk memperketat pengawasan UN. Jika siswa merasa tertekan atau grogi saat ujian, Yusen menilai itu bukan karena faktor pengawasan yang terlalu ketat. Siswa yang merasa grogi, kata Yusen, karena sejak awal sudah stres menjelang pengerjaan soal. "Itu masalahnya siswanya saja. Mereka terlalu grogi," kata Yusen.
DIMAS SIREGAR
Berita terkait
Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?
24 Agustus 2022
Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).
Baca SelengkapnyaKPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan
9 Januari 2019
KPAI juga meminta kebijakan pembedaan soal UN diberlakukan untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaHasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan
18 April 2018
Hasil telaah akan digunakan untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran.
Baca SelengkapnyaMendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit
18 April 2018
Soal UN SMA mata pelajaran matematika membuat gaduh para siswa karena dinilai terlalu sulit dan tak pernah diajarkan.
Baca SelengkapnyaSoal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA
14 April 2018
Peserta Ujian Nasional atau UN tingkat SMA mengeluhkan soal yang tak sama dengan kisi-kisi. Soal UN yang dikeluhkan kebanyakan adalah matematika.
Baca SelengkapnyaUN SMP 2018, Kementerian Pendidikan: Soal Berbentuk Esai
15 Juni 2017
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan soal ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama pada 2018 tidak lagi berbentuk pilihan ganda, melainkan esai.
USBN SD, Menteri Pendidikan: Ujian Itu Penting, tapi Utamakan Kejujuran
16 Mei 2017
Menteri Muhadjir meminta guru terus menanamkan semangat integritas kepada anak-anak sebagai penerus bangsa untuk memperkuat rasa nasionalisme.
Baca SelengkapnyaUNBK SMP, Ombudsman Temukan 16 Indikasi Kesalahan
5 Mei 2017
Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Ahmad Suaedy menerima laporan sejumlah maladministrasi selama UNBK.
Baca SelengkapnyaKonvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih
2 Mei 2017
Kepolisian Resor Klaten mendalami dugaan adanya keterlibatan kelompok klitih dalam konvoi pelajar yang melakukan aksi brutal di sejumlah wilayah, hari ini.
Baca SelengkapnyaDepok Klaim Kota Pertama UNBK 100 Persen di Jawa Barat
2 Mei 2017
Akibat keterbatasan ruangan, beberapa SMP menumpang di sekolah lain.
Baca Selengkapnya