TEMPO.CO, Bekasi--Sekitar 120 unit mesin pengolah sampah di Kota Bekasi menjadi kompos atau pupuk organik mangkrak. Mesin tersebut sedianya untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, tetapi tak bernilai manfaat karena Pemerintah Daerah tak mengalokasikan dana pembelian bahan bakar mesin.

Pemerhati Lingkungan Kota Bekasi Dudy Setiabudhi mengatakan, biaya operasional setiap unit mesin bervariasi antara Rp 135 ribu- Rp 6 juta per bulan. Biaya tersebut untuk pembelian bahan bakar, upah tenaga kerja, plastik pengepak, dan mikroba. "Tak satupun mesin tersebut berdaya guna," kata Dudy kepada Tempo, Rabu 20 Juni 2012.

Dudy yang juga mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menjelaskan, beberapa bagian mesin rusah sehingga harus diganti. Seperti mesin pencacah yang usianya sudah tua harus diganti pisaunya, dan ada bak komposter yang rusak. "Tetapi pada dasarnya semua bisa dioperasikan," katanya.

Hasil evaluasi terhadap pengelola mesin kompos juga ditemukan fakta bahwa pengelola tak memahami teknik pengomposan dan standar mutu kompos mengakibatkan hasil kompos yang diproduksi kurang baik, dan tidak memiliki konsumen jelas.

Masalah lain adalah, kurangnya komitmen pemerintah daerah memantau dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengoperasian mesin kompos, dan pengelola ogah memproduksi kompos karena tak ada imbalan dari pemerintah daerah.

Menurut Dudy, hasil evaluasi tersebut diperoleh setelah memberikan pertanyaan tertulis kepada seluruh pengelola mesin kompos. Mesin tersebut tersebar di seluruh Kelurahan, Kecamatan, dan kantor-kantor dinas.

Dari pantauan Tempo, mesin kompos hanya menjadi pajangan di bagian depan Kantor Wali Kota Bekasi. Begitupula mesin pembuat kompos di TPA Sumur Batu yang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, tak beroperasi.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berjanji mendata dan mengoperasikan kembali mesin kompos yang sudah disebar ke hampir semua wilayah. Rahmat beralasan mesin-mesin tersebut tak beroperasi karena tak ada anggaran belanja solar. "DPRD tak mengalokasikan," kata dia.

HAMLUDDIN