TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan orang menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Kamis, 21 Juni 2012. Mereka menuntut program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dihapus. Pengunjuk rasa menilai program RSBI merupakan bentuk diskriminasi pendidikan.
Peserta aksi berasal dari perwakilan orang tua murid, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Ikatan Guru Indonesia, dan forum guru dari Pandeglang, Medan, dan Muna. Terlihat pula enam siswa berseragam, dua di antaranya siswa sekolah dasar. "Bubarkan RSBI!" kata pengunjuk rasa, Kamis 21 Juni 2012.
Menurut Sekretaris Jenderal FMGJ, Retno Listyarti, RSBI layak dihapus karena RSBI dijadikan alasan bagi sekolah untuk memungut uang dari orang tua siswa. Padahal, kata dia, RSBI sudah mendapat dana block grant dari pemerintah Rp 500 juta per tahun selama lima tahun. Sekolah juga tetap mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). “Tapi sekolah tetap meminta pungutan dengan alasan fasilitas. Ini kan mahalnya tidak jelas," ujar Retno.
Retno mengkritik alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang besar untuk pendidikan ternyata tak berbanding lurus dengan berkurangnya biaya pendidikan. "Selama ini tidak ada audit keuangan terhadap sekolah RSBI," ujarnya.
Anggota Presidium FSGI, Guntur Ismail, menuntut RSBI dihapus karena pendidikan berkualitas adalah hak semua warga. Dia meminta Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang adil. "Menteri Pendidikan harus mengembalikan pendidikan sebagai hak, bukan komoditas," kata Guntur.
Ia juga meminta Presiden mengingatkan agar Menteri Pendidikan melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat.
Tayasmen Kaka, orang tua siswa yang ikut berunjuk rasa, mengatakan saat anaknya masuk ke SD IKIP Rawamangun Jakarta dikenai uang pangkal Rp 7 juta dan diminta membayar Rp 125 ribu per bulan. Padahal, kata dia, sebelumnya dikatakan bahwa SD dan SMP tidak memungut biaya pendidikan. "Saat kami minta pemerincian pemakaian dana, pihak sekolah tidak memberikan. Hanya dikatakan uang dari pemerintah tak cukup," kata dia.
ANGGRITA DESYANI
