TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago mengatakan tingkat pelayanan publik di DKI Jakarta masih tergolong buruk. Buruknya pelayanan itu disebabkan karena petugas yang tidak tepat waktu dan lamban. “DKI Jakarta itu termasuk yang terburuk, bahkan ada pelayanan yang dikorupsikan dan dibisniskan,” kata Andrinof saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Oktober 2012.

Menurut Andrinof, seharusnya dengan anggaran yang besar, tunjangan karyawan dan fasilitas yang memadai, dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih bagus. “Ini malah sama saja dengan pelayanan di daerah yang tergolong miskin,” ujarnya.

Birokrasi di DKI Jakarta, kata Andrinof, harus diubah dari hal yang paling mendasar. Misalnya saat penerimaan karyawan baru, mentalitasnya harus teruji. “Bisa jadi lebih baik juga dengan kepastian akan berubah, harus didisiplinkan secara tegas. Didisiplinkannya dimulai dari atasannya (pimpinannya).”

Tadi pagi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak di dua kelurahan dan satu kecamatan di Jakarta Pusat. Ia tiba di Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, pada pukul 08.00. Ia kemudian mengecek pejabat serta petugas pelayanan KTP. Namun, Jokowi tidak menemukan seorang pun petugas. Ruangan masih terkunci.

Hanya sekitar dua menit di kelurahan itu, Jokowi, yang mengenakan jas hitam dan berdasi merah, langsung pindah lokasi ke Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Di situ, ia menemukan hal yang sama. Tidak ada lurah atau pejabat lain di kantor tersebut. Kemudian, Jokowi melanjutkan inspeksi ke kantor Kecamatan Cempaka Putih dan hanya bertemu Wakil Kecamatan Cempaka Putih, karena camat belum datang.

AFRILIA SURYANIS