Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta rupanya tetap menginginkan proyek mass rapid transit (MRT) tetap ada. Tak mau gegabah dan terburu-buru, pemerintah daerah masih menggodok rencana proyek yang sempat dihentikan oleh pemimpin terdahulu pada 2011 lalu.
"Kami ingin dapat kepastian proyek ini tidak berhenti di tengah jalan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dalam pesan BlackBerry kepada Tempo, Sabtu, 27 Oktober 2012.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mencari dokumen terkait dengan konsekuensi denda penalti yang mencapai RP 5,5 miliar per tahun atau Rp 452 juta per bulan dan Rp 15 juta per hari. "Kami sedang cari dokumennya. Intinya, Jakarta harus ada MRT," kata dia.
Proyek MRT merupakan megaproyek transportasi massal yang digadang-gadang pemerintah pusat dan daerah sejak 2006. Untuk pembangunan MRT tahap I dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesa, dibutuhkan biaya senilai 144,322 miliar yen atau sekitar Rp 15 triliun.
Japan International Coordination Agency menggelontorkan pinjaman sebesar 120,017 miliar yen yang pengembaliannya dibagi ke APBN (42 persen) dan APBD (58 persen). Adapun selisih sebesar 24,305 miliar yen berasal dari APBN dan APBD. Dana pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga 0,2 persen dan 0,4 persen dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun plus 10 tahun.
MRT diharapkan mampu mengangkut 960 ribu orang per hari dengan headway per 5 menit ketika beroperasi pada 2016 nanti. Target waktu perjalanan dari Lebak Bulus ke Bundaran HI direncanakan sepanjang 15,5 kilometer dengan perincian 10,5 kilometer di permukaan tanah serta 5 kilometer di bawah tanah.
