TEMPO.CO, Bekasi - Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bekasi berencana akan mengevaluasi investasi sejumlah industri di wilayah setempat. Hal itu menyusul penetapan upah minimum kota yang dinilai terlalu melonjak.
"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan evaluasi dan mengimbau seluruh pengusaha untuk tidak menambah investasi di Kota Bekasi," kata Ketua Apindo Kota Bekasi, Purnomo, Jumat, 16 November 2012.
Alasannya, kata dia, kondisi itu bakal membuat terpuruk usaha yang dikelola. Itu karena biaya untuk tahun mendatang yang semakin besar, terkait dengan penetapan upah minimum untuk buruh setempat sebesar Rp 2,1 juta.
Menurut Purnomo, tidak semua perusahaan di Kota Bekasi bisa membayar buruh dengan upah tersebut. Industri besar di wilayah setempat hanya sedikit karena dominan dihuni industri menengah ke bawah. "Jangan paksa pengusaha kecil membayar upah melebihi kemampuannya," ujarnya.
Penetapan upah dari Dewan Pengupahan tersebut, kata dia, lebih berkaca kepada perusahaan-perusahaan besar yang dominan berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi. "Buruh sia-sia mendapat upah tinggi, tapi pengusahanya terancam bangkrut," kata Purnomo.
Meski begitu, Apindo menyatakan tidak akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Kondisi ini, menurut Purnomo, malah menjadi evaluasi agar perusahaan bisa bertahan ke depan.
MUHAMMAD GHUFRON
Berita terkait
Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024
13 hari lalu
Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.
Baca SelengkapnyaApindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha
13 hari lalu
Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaNilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
14 hari lalu
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.
Baca SelengkapnyaKurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi
23 hari lalu
Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.
Baca SelengkapnyaApindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran
23 hari lalu
Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin
25 hari lalu
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.
Baca SelengkapnyaPengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?
26 hari lalu
Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada
46 hari lalu
Ketua Apindo menanggapi pengumuman KPU soal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih pemenang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaApindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri
48 hari lalu
Pembataan barang bawaan impor berlaku sejak 10 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaAturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian
20 Februari 2024
Apindo menilai, penerapan aturan itu tak perlu ditunda, namun perlu ada pengecualian pada beberapa bahan baku yang belum dan kurang diproduksi dalam negeri.
Baca Selengkapnya