Jokowi Terus Hadapi Banjir Jakarta 5 Tahun Lagi  

Reporter

Editor

Pruwanto

Rabu, 28 November 2012 06:55 WIB

ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta-Banjir dipastikan tetap menjadi masalah utama di Ibu Kota dalam 5 tahun ke depan. Percepatan normalisasi Sungai Pesanggrahan yang dijanjikan Gubernur Joko Widodo dinilai tak akan mengurangi titik-titik banjir yang ada saat ini lebih dari 15 persen.

Kepastian itu terungkap dalam diskusi “Penanganan Bencana di Indonesia” di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, kemarin. Disebutkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai 2017 hanya akan mengurangi jumlah titik rawan banjir di Jakarta dari 78 titik menjadi 67 titik.

“Artinya, selama 5 tahun ke depan hanya 11 titik rawan banjir yang akan terbebas dari genangan air,”kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan.

Menurut Hasan, setidaknya ada empat langkah yang dilakukan untuk menangani banjir di Ibu Kota, yang sepanjang pekan lalu “sukses” merendam 17 kelurahan. Langkah-langkah itu sudah dimulai pada tahun ini dengan anggaran Rp 650 miliar.

Program tersebut akan dijalankan mulai saat ini hingga 2017. Pada saat itu, diharapkan seluruh infrastruktur telah selesai dibangun. Total nilai anggaran yang disiapkan untuk pembangunan fisik infrastruktur selama 2012-2014 saja mencapai Rp 2,8 triliun. “Ini belum termasuk pembebasan tanahnya,” kata Hasan.

Salah satu di antara proyek yang dijalankan itu adalah Kanal Banjir Timur. Menurut Hasan, kanal ini telah mampu menyelesaikan masalah di 16 titik rawan banjir di Jakarta Timur. Tapi itu belum termasuk wilayah Cipinang dan Kampung Melayu.

Padahal, Hasan menambahkan, kedua wilayah itu langganan terendam banjir setiap tahun. “Sampai kini penyelesaian proyek itu masih terhambat pembebasan lahan,” tutur dia.

Program kedua adalah proyek Kanal Banjir Barat. Kanal yang membentang dari Manggarai ke Dukuh Atas—lalu menuju Tanah Abang, Tomang, Grogol, Pademangan, dan berakhir di daerah Pluit—ini diharapkan dapat mengatasi banjir di enam daerah.

Selain kanal, program ketiga yang sedang digarap Kementerian Pekerjaan Umum adalah normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Anggaran untuk proyek ini selama 3 tahun, hingga 2014, mencapai Rp 2,3 triliun.

Khusus untuk Kali Pesanggarahan, normalisasi baru berjalan sepanjang 8 kilometer dari 26 kilometer panjang sungai yang ditargetkan. Adapun normalisasi Kali Angke—yang juga memiliki panjang 26 kilometer—baru berjalan 6 kilometer. Di Kali Sunter, baru 5 kilometer panjang sungai—dari total 18,7 kilometer—yang dibenahi.

Program keempat adalah normalisasi Kali Ciliwung. Normalisasi ini mencakup penambahan pintu air di Manggarai dan Karet. Pengerukan juga akan dilakukan di aliran lama Ciliwung, yakni di antara Manggarai dan Masjid Istiqlal. “Anggaranya mencapai Rp 450 miliar,” ujar Hasan.

ANANDA W. TERESIA | SUCTJI DECILYA | NURHASIM

Berita Terpopuler
Ahok Terima Kunjungan Wali Kota Beijing
Rel Cilebut Dilintasi Lokomotif Seberat 150 Ton

Kartu Jakarta Pintar Dibagikan 1 Desember

Rabu atau Kamis, KRL Jakarta-Bogor Beroperasi



Berita terkait

Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kenya Menewaskan 181 Orang

2 jam lalu

Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kenya Menewaskan 181 Orang

Banjir bandang ini telah berdampak pada negara tetangga Kenya yakni Burundi dan Tanzania

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

11 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

13 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

13 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

14 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

14 jam lalu

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

21 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

22 jam lalu

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

23 jam lalu

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya