Tiang pancang untuk jalur monorel yang terbengkalai di kawasan Kuningan, Jakarta. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Joko Widodo pusing dengan rapat pembahasan MRT di Balaikota. Mantan wali kota Surakarta itu pun memutuskan aksi walk out. Setelah berbicara sejenak dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, tanpa basa-basi Jokowi langsung meninggalkan tempat rapat.
Rapat pembahasan MRT itu memang berlangsung cukup alot. Pihak PT MRT Jakarta yang dipimpin Direktur Utama Tribudi Rahardjo memberikan keterangan yang dianggap Jokowi tidak cukup menjelaskan. Beberapa orang warga yang berasal dari Forum Warga Fatmawati menolak pembangunan MRT jika dilakukan di atas tanah.
Pembangunan MRT di atas tanah dinilai menimbulkan kebisingan dan mencemari udara. Adapun Tribudi menyatakan jika proyek MRT ini sudah bertahun-tahun disosialisasikan. Perdebatan makin panas saat Deputi Gubernur Bidang Transportasi Sutando Suhodo menyindir warga Fatmawati mengenai proyek kereta angkutan massal itu.
"Proyek itu sudah sejak tahun 1980-an, kemana saja Anda dan mengapa baru sekarang berbicara," kata Sutando dengan nada tinggi. Rapat pun makin panas lantaran warga juga terpancing untuk berbicara dengan nada tinggi.
Jokowi yang sejak awal rapat tidak mengeluarkan sepatah kata pun tetap tidak bereaksi. Dia hanya memperhatikan serius perdebatan tersebut. Sepanjang rapat, Jokowi yang menggunakan kemeja putih dengan celana hitam diam seribu bahasa. Sesekali ia tampak menggerakan kaki. Beberapa kali juga tampak dia berbicara serius dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang duduk tepat di sebelah kirinya.
Memasuki pukul 17.00 WIB, Jokowi tampak berbicara dengan Basuki. Sejurus kemudian dia bergegas meninggalkan ruangan. Gerakan tiba-tiba sang gubernur membuat wartawan kebingungan dan berbondong-bondong meninggalkan ruangan rapat.
Dia mengaku belum tahu kapan akan mengambil keputusan soal proyek senilai Rp 17 triliun itu. "Semakin banyak pemaparan semakin membingungkan," kata dia.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
