Jokowi: Birokrasi itu Bagian dari Solusi, Jika Salah Urus...

Reporter

Kamis, 29 November 2012 11:52 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), Azwar Abubakar (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri perayaan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia di Lapangan Monas, Jakarta, (29-11). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Jokowi meyakini birokrasi yang baik di satu pemerintahan bisa jadi solusi untuk menyelesaikan sejumlah masalah. Tapi, kondisinya bisa berbanding terbalik jika terjadi salah urus.

"Birokrasi bagian dari solusi, tapi kalau salah urus, salah kelola, bisa jadi masalah," kata Jokowi di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 29 November 2012. Jokowi bersama wakilnya, Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama, menghadiri upacara peringatan Ulang Tahun ke-41Korpri. Inspektur upacaranya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Azwar Abubakar. (baca: Jokowi Jadi Peserta Upacara Korpri)

Menurut Jokowi, birokrasi yang baik butuh manajer yang baik. Di Jakarta sendiri, Jokowi mengatakan sedang menata kembali birokrasi pemerintahan. "Bagaimana agar kompetensi PNS berada dalam korps bisnis yang benar " kata Jokowi. "Kalau orang punya punya latar belakang ilmu harus di dinas yang sesuai. Ini yang baru terus kami kerjakan"

Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahok menjelaskan rencana mereka akan membenahi penempatan aparatur di DKI Jakarta. Selama ini, ternyata pemerintah DKI kekurangan orang yang dibutuhkan dengan spesialis tertentu. Tapi, juga kelebihan orang yang tidak dibutuhkan. "Dulu ada suatu proses seleksi yang mungkin ada masalah," ujar Ahok. (Baca: Ahok: Pemda DKI Kelebihan Orang Tak Dibutuhkan )

Pada upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB ini, Menteri Azwar membacakan sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sambutannya, SBY meminta KORPRI meningkatan pengabdian kepada masyarakat dan berterima kasih kepada para pegawai negeri sipil yang telah berdedikasi tinggi.

Selain itu, Azwar juga meminta peniadaan prosedur panjang berbelit yang berpotensi menyebabkan adanya korupsi. "Jadikan KORPRI sebagai organisasi kedinasan yang bersih dan profesional," ujar Azwar.

TRI ARTINING PUTRI

Berita terkait
Ahok: Pemda DKI Kelebihan Orang Tak Dibutuhkan
Apa Maunya Jokowi-Ahok soal Ancol?
Gaya Ahok Awasi Kartu Jakarta Pintar
Seperti Apa Panasnya Rapat Jokowi-Ahok soal MRT?
Ahok Tawari Kantor, Ombudsman Menolak
Ahok: SDM DKI Hebat, tapi Enggak Mau Potong Anggaran

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

6 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

8 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

16 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

17 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya