TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengakui tidak mengetahui besaran subsidi yang bakal ditanggung pemerintah Jakarta untuk harga tiket mass rapid transit (MRT). "Saya enggak tahu," ujar Selamat ketika dihubungi di Jakarta, Senin, 3 Desember 2012.
Meski seperti itu, Selamat ingin melihat sepak terjang Gubernur Jokowi untuk proyek yang nilainya mencapai Rp 15 triliun itu. Sebelumnya, Jokowi menargetkan pada Desember ini telah menentukan nasib proyek MRT.
Jokowi juga pernah mengatakan, harga tiket MRT tanpa disubsidi mencapai Rp 38 ribu. Namun, dengan subsidi, bisa mencapai Rp 15 ribu. Dia pun ingin harga tiket di kisaran Rp 9.000-10.000 agar terjangkau oleh masyarakat. "Sekarang ini, kita lihat Jokowi tampil dulu, deh," kata Selamat.
Seperti diketahui, Gubernur Jokowi memberikan sinyal positif akan kelanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) seusai bertemu dengan Direktur PT MRT Jakarta pada Kamis malam, 29 November 2012 malam. (baca: Jokowi Bicara 4 Mata dengan Bos MRT Jakarta).
Meskipun begitu, Jokowi mengaku tetap masih akan menemui Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membicarakan subsidi pinjaman dan harga tiket MRT. "Saya masih harus ketemu Pak Menkeu dulu," kata Jokowi di Balai Kota, Jumat, 30 November 2012.
Menurut Jokowi, dalam pertemuan dengan Menteri Agus, nantinya dibahas soal subsidi pinjaman dan harga tiket MRT. Jokowi menyatakan akan meminta pemerintah pusat untuk menambah hibah pelunasan pinjaman untuk proyek, termasuk juga menegosiasikan porsi beban pelunasan pinjaman itu. (baca: Ini Catatan Jokowi dalam Proyek MRT )
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
