TEMPO.CO, Jakarta - Warga Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengaku belum merasakan manfaat dari pembangunan tanggul Kali Sekretaris. Alasannya, banjir tetap menggenangi kampung mereka hingga 1 meter pada musim penghujan ini.

"Karena baru selesai dibangun jadi mungkin belum terlihat efektif dan optimal," ujar Reza Saputra, warga Kampung Guji, Senin, 7 Januari 2013. Bahkan, tanggul sempat menghambat aliran air warga menuju Kali Sekretaris.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan akan segera melanjutkan pembangunan tanggul Kali Sekretaris pada tahun ini. Pihaknya juga melanjutkan pengerukan Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo, menuturkan faktor anggaran menjadi kendala untuk meneruskan pembangunan tanggul di Kali Sekretaris dan Kali Angke. "Memang belum selesai pembangunannya," ujar Ery.

Ia mengatakan, pembangunan turap akan dilanjutkan pada 2013. Ery tidak menampik bila ada turap yang belum selesai, seperti pengecoran di sisi tanggul sehingga fungsinya belum optimal.

Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Air Dinas PU DKI Jakarta, Fahrurozy, menjelaskan pembangunan tanggul di Kali Sekretaris sudah dikerjakan sepanjang 400 meter di kedua sisi pada 2012. Pihaknya masih harus menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 51 meter lagi. "Total anggaran untuk 2012 habis sebanyak Rp10 miliar," kata Fahrurozy.

Fungsi pembuatan tanggul di Kali Sekretaris, lanjut dia, untuk mencegah luapan air kali agar tidak masuk ke pemukiman Kampung Guji. Sementara untuk mengatasi banjir yang kerap melanda Kampung Guji di RW 02, Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, pemerintah DKI Jakarta sudah menyediakan mesin pompa.

Total tanggul yang dibangun di Kali Angke, lanjut dia, baru mencapai 500 meter sejak 2011-2012. Anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 15 miliar. Sisanya, pada 2013 pembangunan tanggul akan diteruskan. "Sisanya 700 meter lagi tapi yang disetujui hanya 400 meter," kata Fahrurozy.

Ia menambahkan, untuk proyek normalisasi kali, Dinas PU DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Normalisasi kali meliputi pengerukan lumpur dan pelebaran kali. "Wewenang Dinas PU Jakarta ada pada pembebasan lahan warga." Pemprov Jakarta menganggarkan dana Rp 400 miliar pada 2013 untuk membebaskan lahan warga.

ADITYA BUDIMAN