TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat tranportasi publik dari Universitas Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, dana tanggung jawab sosial milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) bisa digunakan untuk pembinaan pedangan asongan dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan dana itu, tak perlu lagi ada penggusuran pedagang kecil di stasiun seperti di Stasiun Universitas Indonesia.
"Contohlah penataan PKL di Sunda Kelapa. Itu bisa ditiru," kata Djoko, Ahad 13 Januari 2013. Menurut dia, penataan PKL di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat merupakan kerjasama pemerintah DKI Jakarta dengan Bank DKI. Pola kerjasama itu, kata dia, bisa ditiru dengan PT. KAI dengan memanfaatkan dana Corporate Ssocial Responsibility (CSR) PT. KAI.
Djoko menambahkan, kerjasama itu bisa dilakukan seluruh pemerintah daerah terutama di wilayah Jabodetabek dengan PT. KAI. "Mereka para asongan dan PKL pasti tidak akan menolak jika pemerintahnya mau melakukan penataan dan pembinaan," kata Djoko menambahkan.
Pemerintah daerah, lanjut dia, harus berinisiatif untuk meminta dana CSR demi membangun wirausaha baru. Menurut Djoko, selama ini ada kesalahan persepsi bahwa lingkungan di sekitar stasiun harus di urus oleh PT. KAI. Mestinya, kata dia, hal itu merupakan urusan pemerintah daerah setempat.
Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memberikan bantuan gerobak kepada 36 pedagang di depan Masjid Sunda Kelapa. Pemberian gerobak itu salah satu bentuk penataan PKL di Jakarta. Menurut Jokowi, bantuan berupa gerobak itu merupakan bentuk CSR PT Bank DKI. "Jangan sampai ada yang jualan di tengah jalan lagi," kata Jokowi.
