TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui jika ibu kota dipindah dari Jakarta. Namun, pemindahan ini harus memenuhi sejumlah syarat. "Kalau memang sudah mentok dan kesulitan untuk mengatasi banjir, saya sangat setuju untuk dipindah," ujar Jokowi, dalam konferensi pers di MPR, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.
Untuk mengatasi banjir di Jakarta, Jokowi memberikan enam langkah. Langkah tersebut yaitu normalisasi sungai, sodetan dari Otista hingga Kanal Banjir Timur, pembuatan sumur resapan, pembuatan waduk besar di Ciawi dan Cimanggis, pembuatan pompa air di Jakarta Utara, dan pembangunan multipurpose deep tunnel.
Jika langkah itu tidak lagi bisa mengatasi banjir di Jakarta, dia pun menyetujui pendapat Ketua MPR Taufiq Kiemas agar ibu kota segera dipindah.
Saat disinggung pernah mengungkapkan wanana pemindahan ibu kota, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas malah menyertakan nama lainnya. "Ketua DPR juga pernah ngomong lho ya," ujar Taufiq.
Taufiq Kiemas sendiri sebelumnya pernah menyatakan mendukung wacana pemindahan ibu kota negara sebagai solusi mendasar terhadap berbagai masalah dan beban yang menumpuk di Jakarta saat ini.
"Salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara oleh Presiden Pertama RI Bung Karno adalah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah," kata Taufiq.
Menurutnya, selain Palangkaraya, bisa juga ibu kota dipndah ke daerah lainnya di mana pun di wilayah NKRI, asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi ibu kota negara.
"Keputusan pemindahan ibu kota negara ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama DPR, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia," kata Taufiq.
Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan, perlu ada relokasi pusat pemerintahan dari Jakarta ke daerah lainnya. Bukan memindahkan ibu kota Jakarta. Ini agar kegiatan pemerintahan tidak bercampur aduk dengan urusan bisnis dan industri. "Tidak perlu ada hilir mudik kegiatan pemerintahan dengan bisnis," kata dia.
Dia memberikan contoh seperti yang terjadi di Malaysia. Negeri jiran itu memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. "Walaupun Malaysia kecil, bisa mencontoh itu. Bisa menjadi acuan. Tentunya dengan didukung oleh alat transportasi yang baik," ujar dia.
SUTJI DECILYA
Berita terkait
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
2 jam lalu
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024
4 jam lalu
Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden
6 jam lalu
Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.
Baca SelengkapnyaPN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
15 jam lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
16 jam lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
16 jam lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
1 hari lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
1 hari lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya