Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Joko Widodo mengaku sudah mendapatkan informasi mengenai orang-orang yang terindikasi sebagai calo. "Sudah ada dan ketahuan sampai mereka nangis-nangis," kata Jokowi, di Balai Kota, Jakarta, Senin, 4 Februari 2013.
Jokowi masih menyelidiki keterlibatan para calo tersebut dan jaringannya. Mengenai solusi untuk menghindari adanya calo, Jokowi akan membentuk Badan Layanan Umum untuk pengelolaan rusun. "Saat ini proses menjadi BLUD sedang diurus," kata dia.
Keberadaan bisnis calo rusun ini terendus dari pemindahan pengungsi korban banjir Pluit ke Rusun Marunda. Kala itu, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meminta korban banjir Waduk Pluit untuk menghuni rusun Marunda karena banyak unit yang belum ditempati. Ketika para pengungsi itu tiba, ternyata mereka tidak bisa menempatinya. (Baca: Korban Banjir Peminat Rusun Marunda Membeludak)
Selain itu, ditemukan adanya kejanggalan dalam penawaran harga sewa Rusun Marunda. Harga-harga yang ditawarkan ternyata dinaikkan. Rata-rata tiap unit dijual seharga Rp 2,5-9 juta tergantung lantai yang diharapkan warga. Sementara unit yang disewakan berkisar dari Rp 350-500 ribu per unit per bulan. Akibat praktek ilegal tersebut, tak mengherankan sejak 2007 lalu dibuka, hingga kini baru sekitar 700 unit yang terpakai, sementara 1.900 unitnya mangkrak. (Baca: Jokowi Copot Kepala Rusun Marunda)
Tak hanya itu, ditemukan pula kejanggalan dalam proses seleksi calon penghuni Rusun Marunda. Akibat seleksi ini, warga yang seharusnya berhak mendapat jatah unit rusun akhirnya tak bisa mendapatkannya. (Baca: Ahok Ubah Metode Menempati Rusun)
