Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan sistem pembuangan air atau drainase di DKI Jakarta bermasalah dan harus diperbesar. "Sudah jelas kemarin hujan deras dua jam saja sudah begitu, bagaimana?" ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Februari 2013. "Ya, itu drainasenya enggak nampung," katanya.
Jokowi menyatakan akan ada evaluasi terhadap Dinas Pekerjaan Umum mengingat situasi banjir yang terus berulang ini. "Nantilah, nanti dilihat," kata Jokowi. Ketika diingatkan soal janjinya menindak tegas pejabat dinas terkait jika banjir kembali terjadi di Jakarta Pusat, Jokowi enggan berkomentar banyak. "Ya, nanti dilihat dulu," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan banjir yang menggenangi sejumlah titik di Ibu Kota pada Rabu, 6 Februari 2013 lantaran curah hujan yang cukup tinggi. Dia mengatakan, curah hujan yang turun mulai siang hingga sore hari sangat lebat dan membuat debit air meningkat. "Karena curah hujan itu tinggi sekali, jadi air tidak sempat dibuang ke kali," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Rabu, 6 Februari 2013.
Ery mengatakan, rumah pompa yang dimiliki oleh Pemprov telah bekerja secara optimal. Tiga pompa yang ada di sejumlah gedung di kawasan Jalan M.H. Thamrin juga beroperasi penuh. "Jadi, memang karena debit air yang tinggi, ditambah Kali Cideng memang kebetulan lagi tinggi airnya," ujar dia.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
6 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
