TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta meminta kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk masuk dan terlibat dalam manajemen PT MRT Jakarta. Selama ini, JICA hanya sebagai peminjam dana dan konsultan mass rapid transit (MRT).
"Kami menginginkan bantuan tidak sebatas konsultan, tetapi ada tim ahli yang bisa membantu manajemen," ujar Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, Sutanto Soehodo, usai bertemu JICA di Balai Kota Jakarta, Senin, 18 Februari 2013.
Dia menginginkan adanya kelanjutan dari kerja sama DKI dengan JICA. Setelah dibahas, kata dia, JICA menyatakan akan segera mempelajarinya karena pinjaman untuk MRT ini pertama kalinya untuk pemberi pinjaman asal Jepang itu.
"Kami membutuhkan staf ahli karena PT MRT juga tidak punya pengalaman. Ini, kan, bukan kereta api biasa," katanya. Menurut Sutanto, pinjaman JICA untuk proyek MRT rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia mencapai Rp 15 triliun. Sedangkan untuk bantuan JICA di seluruh Indonesia mencapai 2 triliun yen.
Dia mengatakan, JICA juga berkomitmen untuk melakukan basic design kelanjutan proyek itu, yaitu dari rute Hotel Indonesia-Kampung Bandan. Begitu pula dengan rute MRT dari Barat ke Timur. "JICA komitmen untuk itu, tapi memang belum ada keputusan untuk rute selanjutnya," kata Sutanto.
Selain itu, katanya, JICA juga membahas mengenai akses jalan tol Tanjung Priok yang sedang dibangun sampai sekarang. "Kelihatannya masih membutuhkan pembebasan lahan 200 meter untuk masuk ke Tanjung Priok. Tujuannya jadi semacam jalan tol yang melayani pelabuhan," ujar dia.
Proyek itu, kata dia, memang ditangani Pemerintah Pusat. Namun pembebasan lahannya ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Saya enggak tahu berapa banyak besaran pinjaman JICA untuk proyek tersebut karena itu lewat Kementerian Pekerjaan Umum," dia menjelaskan.
