Jokowi Ubah Kelas Ruang Perawatan RS Tarakan

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 21 Februari 2013 05:59 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO , Jakarta - Gubernur Joko Widodo menyatakan akan menambah ruang perawatan untuk pasien di kelas III. Dia pun meminta agar Rumah Sakit Tarakan mengganti sebagian unit kamar kelas II menjadi kamar kelas III. "Nanti ada 69 ruangan kelas II yang diubah menjadi ruangan kelas III," katanya di RS Tarakan, Rabu, 20 Februari 2013.

Menurut Jokowi, pergantian kelas ruang perawatan itu dilakukan agar masyarakat yang akan berobat melalui Kartu Jakarta Sehat bisa terlayani dengan baik. Soalnya, pasien KJS yang masuk ke RS Tarakan melonjak setelah program kesehatan gratis itu diluncurkan. "Jadi, biar masyarakat sakit yang datang bisa ditampung," katanya.

Jokowi mengakui, banyak fasilitas di rumah sakit yang belum maksimal melayani masyarakat melalui program KJS. Karena itu, dia meminta agar pihak rumah sakit mengubah kamar kelas II menjadi kamar kelas III. "Karena memang minat dari masyarakat luar biasa," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Tarakan Kusmedi Priharto mengatakan lonjakan pasien ke RS Tarakan sejak KJS diluncurkan cukup tinggi. Saat ini, setidaknya ada 1.200 orang yang dirawat sejak KJS itu diluncurkan. "Sebelumnya pasien yang dirawat 700 orang. Jadi, memang 100 persen terpakai ruangannya," ujarnya.

Adapun penambahan 69 ruang kelas III akan membuat daya tampung KJS menjadi lebih banyak. "Mudah-mudahan bisa mencapai 500-an tempat tidur setelah itu," ujarnya.

Meski begitu, Kusmedi tidak bisa menampik kebutuhan tenaga medis untuk
melayani pasien. Soalnya, penambahan kapasitas kelas III secara otomatis menambah kebutuhan tenaga medis.

Saat ini, RSUD Tarakan memiliki 70 dokter yang terdiri dari 55 dokter spesialis dan 15 dokter umum.
Sedangkan untuk perawat, Kusmedi menyatakan sudah menambah 110 perawat sehingga total perawat menjadi 450 orang.

Adapun untuk pasien yang masuk ke RS Tarakan, Kusmedi menyatakan hampir seluruh pasien yang masuk karena dirujuk benar-benar harus dirawat di IGD. Padahal, sebelumnya cuma 60 persen pasien rujukan saja yang harus dirawat di IGD. "Jadi kebutuhan tenaga itu juga masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keamanan pelayanan," ujarnya.

DIMAS SIREGAR

Baca juga:

Gerindra Tak Yakin Jokowi Kalahkan Prabowo
Capres 2014, Jokowi Diibaratkan Sebagai Anak Macan
Peluang Rhoma Irama Jadi Calon Presiden
Mahfud Didukung Jadi Capres Alternatif
Mereka Yang Akan Meramaikan Panggung RI-1 2014

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

20 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya