TEMPO Interaktif, Depok:Orangtua murid baru SMU Negeri 4 Depok memprotes pungutan biaya sekolah yang dinilai terlalu tinggi. Pungutan biaya sekolah yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) yang mencapai Rp 2,6 miliar per tahun itu dinilai terlalu fantastis. Pihak sekolah juga dituduh telah memberlakukan APBS ilegal karena sebelum disahkan oleh Wali Kota Depok, pihak sekolah telah melakukan pungutan terhadap siswa baru. Salah satu orangtua murid baru, Cornelis Leo Lamongi, mengatakan pihaknya menolak pembayaran uang sekolah yang terlalu tinggi itu. Menurutnya rencana anggaran yang mencapai Rp 2,5 miliar itu terlalu fantastis.Padahal, dari jumlah itu sekitar Rp 1,6 miliar dibebankan kepada orangtua murid baru yang jumlahnya mencapai 264 siswa. Sehingga masing-masing siswa dikenakan Rp 2 Juta. "Uang sekolah itu di luar biaya buku," katanya, Rabu (11/8). Untuk uang buku siswa masih ditarik Rp 322.500. Selain keberatan dengan nilai pungutan yang terlalu besar, Cornelis juga belum bisa menerima RAPBS tersebut karena ada beberapa pos dalam RAPBS yang dinilai tidak masuk akal. Ia mencontohkan anggaran untuk komputer sebesar Rp 90 juta per tahun. Nilai tersebut menurut Cornelis tidak logis, karena hampir setiap tahun dianggarkan. Padahal selama ini fasilitas praktek komputer yang diterima para siswa hanya berupa komputer dengan program Pentium I. Setelah dilakukan investigasi, menurut dia, ternyata selama ini pihak sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan komputernya, tetapi sekolah bekerja sama dengan salah satu yayasan. "Saya mencium ada bau KKN," katanya. Menurut dia, seharusnya biaya tersebut bisa ditekan lebih kecil lagi. Akibat protes sejak 16 Juli lalu diakui Cornelis memang sempat ada perubahan untuk pos ini menjadi Rp 88 juta per tahun. Jumlah ini menurut Cornelis masih terlalu tinggi. Sebab bila membeli sendiri komputer tersebut tidak sampai sebesar itu dan tidak harus setiap tahun dianggarkan. Selain anggaran untuk komputer, contoh lainnya yang dinilai fantastis adalah anggaran untuk tunjangan Kepala Sekolah yang mencapai Rp 80 juta per tahun, di antaranya untuk kontrak rumah kepala sekolah Rp 8 juta per tahun, honor dan operasional kepala sekolah sebesar Rp 30 juta, biaya transportasi Rp 24 juta pertahun, dan uang tunjangan kepala sekolah Rp 24 juta per tahun. Padahal, menurut Cornelis, tidak seharusnya kontrak rumah kepala sekolah dibebankan kepada orangtua siswa. Selain itu juga terlihat adanya duplikasi anggaran, seperti selain anggaran biaya operasional ternyata juga masih ada anggaran untuk transportasi. Kejanggalan lainnya, kata Cornelis, juga terlihat pada biaya pengecatan sekolah yang dianggarkan tiap tahun sebesar Rp 20 juta. Padahal, menurut estimasinya, biaya pengecatan tersebut cukup Rp 10 juta. Kepala Sekolah SMUN 4, Amas Palmas, yang dikonfiramsi Tempo News Room masalah tersebut Rabu petang, mengatakan besaran RAPBS ditentukan oleh Komite Sekolah yang anggotanya juga orangtua murid. Masalah tersebut sore itu juga sedang dibahas oleh Komite Sekolah dan orangtua murid. "Jadi yang mempermasalahkan itu antara orangtua dengan orangtua," katanya. Namun mengenai uang SPP yang juga dikeluhkan terlalu besar oleh orang tua murid, pihaknya telah meminta untuk diturunkan. "Soal itu saya sudah minta untuk diturunkan," katanya. Ramidi - Tempo News Room