Sisi hukum. Jokowi menyatakan jangan sampai ada yang merasa dirugikan akan kebijakan ini, "Jangan sampai di PTUN-kan," ujarnya. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap agar warga Jakarta bisa mendapatkan air bersih yang layak. Terkait dengan gugatan penolakan swastanisasi air oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jokowi berada dalam posisi menunggu.
"Saya menunggu saja siapa yang dimenangkan oleh pengadilan nanti," ucap Jokowi di Balai Kota, Senin 1 April 2013. Kendati demikian ia tetap berharap agar harga air bersih bisa murah dan terjangkau oleh warga Jakarta.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastasiasai Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pada Rabu, 27 Maret 2013. Dalam pertemuan itu dibahas ihwal isi kontrak perjanjian air yang dianggap merugikan negara karena dikelola oleh swasta.
Menanggapi hal itu, Jokowi selaras dengan apa yang disampaikan oleh KMMSAJ. "Saya sejalan dengan yang diinginkan oleh LSM," ucapnya.
Namun menurut koodinator KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air) Muhammad Reza yang hadir dalam pertemuan itu menuturkan, Jokowi sudah memahami bahwa ada masalah dari isi kontrak. "Dia pun menanyakan seputar konsekuensi bila melanggar isi kontrak air," ucap Reza. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI masih harus mempelajari kembali isi kontrak.
Jokowi Pertemuan Bilateral dengan Pemimpin Sri Lanka dan Tajikistan, Bahas Pengelolaan Air
13 jam lalu
Jokowi Pertemuan Bilateral dengan Pemimpin Sri Lanka dan Tajikistan, Bahas Pengelolaan Air
Presiden RI Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara atau pemerintahan membahas kerja sama kedua negara dalam pengelolaan sumber daya air.
