TEMPO.CO , Jakarta:Indonesia Corruption Watch menilai gaji yang diberikan kepada lurah dan camat di DKI Jakarta saat ini belum sebanding dengan beban kerja mereka. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri menyebut tanggung jawab seorang lurah dan camat cukup besar. Soalnya mereka harus benar-benar memahami kondisi warga dan lingkungan di tempat mereka bertugas.
“Kalau dilihat dari kewenangan dan tanggung jawab mereka seharusnya gaji lurah dan camat bisa dinaikkan,” ujar Febri ketika dihubungi, Rabu, 3 April 2013. “Kisarannya bisa menjadi Rp 15 juta untuk lurah dan Rp 20 juta untuk camat.”
Saat ini seorang lurah bisa membawa pulang pendapatan Rp 10 juta setiap bulannya. Sementara camat dibayar sekitar Rp 15 juta per bulan. Jumlah itu sudah termasuk tunjangan kinerja daerah (TKD) yang merupakan komponan terbesar dalam pendapatan mereka, yaitu Rp 6.550.000 juta untuk lurah dan Rp 10.550.000 perbulan untuk camat.
Menurut Febri, jika dibandingkan, pendapatan mereka saat ini tak jauh berbeda dari guru PNS yang mendapat bayaran Rp 9 hingga 10 juta per bulan. Seorang pegawai administrasi di kantor kelurahan juga mendapat bayaran sekitar Rp 5 juta per bulan. “Padahal lurah dan camat bertanggung jawab mengetahui kondisi warga dan berjalannya pembangunan di wilayah mereka,” kata dia. Penambahan gaji, kata dia, juga bisa mengurangi risiko terjadinya korupsi di lingkungan kecamatan dan kelurahan.
Namun kenaikan pendapatan itu harus dibarengi pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja camat dan lurah. “Jangan sampai menyalahgunakan kewenangan,” kata Febri. “Harus dipastikan juga bahwa tidak ada pegawai kelurahan dan kecamatan yang mengambil kutipan dari warga yang datang,” katanya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
8 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
