Para edagang Pasar Blok A meneriakan yel-yel dalam unjuk rasa penolakan rencana pembangunan Elevated MRT (MRT layang), Jakarta, Rabu (12/12). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku heran dengan adanya penolakan warga atas pembangunan mass rapid transportation (MRT). “Saya juga enggak ngerti. Saya itu hanya melaksanakan proyek yang sudah 24 tahun direncanakan, dan itu harus segera dilaksanakan,” kata dia di Balai Kota, Selasa, 9 April 2013.
Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, penolakan warga itu akan dibicarakan. “Kalau kita hanya mikir gitu terus, MRT enggak akan kita putuskan dan enggak akan jalan-jalan,” ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan warga. “Intinya jalan. Pemenang tender siapa, (harus) jalan.”
Penolakan warga ini dilakukan oleh warga yang berada di ruas Jalan Fatmawati Raya dan sekitarnya. Ruas jalan ini rencananya dilalui jalur MRT yang melayang mulai dari Lebak Bulus hingga Senayan. Menurut Jokowi, proyek MRT ini dibagi dalam dua bagian, yaitu yang melayang dan di bawah tanah. Dengan cara itu, dia mengatakan, tarif yang diterima warga akan lebih murah.
"Kalau dikombinasi itu tentu saja murah, kalau proyeknya murah, biaya-biaya nanti murah, larinya ke tarif menjadi murah," ujarnya.
MRT merupakan proyek prestisius Pemerintah Provinsi DKI sebagai solusi jitu mengurai kemacetan Ibu Kota ke depan. Moda transportasi berbasis rel sepanjang 110,8 kilometer ini meliputi dua koridor utama, yaitu koridor selatan-utara, yang jadi prioritas. Adapun koridor timur-barat masih dalam tahap kajian, yaitu dari timur Jakarta-Balaraja.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
7 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
