Gubernur Bantah Mark-up Lahan Terminal Pulogebang

Reporter

Editor

Senin, 25 Agustus 2003 15:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso membantah adanya penggelembungan dana (mark-up) yang dilakukan sejumlah pejabat DKI Jakarta dalam proses penggantian lahan untuk terminal bus Pulogebang, Jakarta Timur. Itu cuma isu saja. Saya sudah cek ke Bawasda, mark-up itu nggak ada, kata Gubernur usai menghadiri silaturahmi dengan Paguyuban Wredatama di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/1). Seperti diketahui, hari ini muncul berita di surat kabar soal dugaan adanya mark-up oleh sejumlah pejabat dalam pengadaan lahan pengganti terminal Pulo Gadung itu. Selasa (7/1) kemarin, Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) DKI Jakarta, Hendarin Ono Saleh mengaku tengah menyelidiki dugaan itu. Menurut Sutiyoso, tanah bekas lahan Perumnas yang rencananya dijadikan terminal itu memiliki harga yang tidak sama. Pada sektor-sektor tertentu yang dinilai strategis harganya lebih. Kan kita nggak boleh berhenti, asal lebihnya wajar, nggak masalah, kata dia. Sutiyoso pekan lalu juga telah melontarkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu di balik penolakan Komisi D DPRD DKI Jakarta bidang pembangunan, atas lahan yang akan dipakai sebagai terminal itu. Komisi itu bahkan merujuk pada surat dari Markas Besar TNI bahwa lokasi itu tidak aman karena berdekatan dengan gudang mesiu milik Kodam Jaya. Namun Sutiyoso saat itu tidak menyebut siapa anggota dewan dari komisi itu yang memiliki kepentingan. Kalian (wartawan) jangan terkecoh, nanti orang melempar bola panas, supaya beralih ke kita, sebenarnya fokusnya ke dia, kata Sutiyoso. Dia juga menambahkan bahwa Pemda DKI telah melakukan penelitian analisis dampak lingkungan terhadap lokasi itu. Soal surat dari TNI, kata Sutiyoso, Komandan Kodim Jakarta Timur Letkol Gunung Sarasmoro, yang membuat surat itu, telah menyadari dirinya tidak meninjau lebih dahulu lokasinya. Akhirnya ketika gubernur meninjau lokasi bersamanya, pejabat TNI itu mengakui lokasi itu tidak membahayakan. Gubernur juga sudah melayangkan surat jawaban ke Mabes TNI maupun Kodam Jaya. Mereka nantinya juga akan mengerti, saya yakin mereka nggak akan menghambat pembangunan daerah, kata dia. (Dimas Adityo- Tempo News Room)

Berita terkait

Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar

1 menit lalu

Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International Indonesia mendesak polisi segera membebaskan puluhan mahasiswa yang ditangkap saat Hari Buruh dan Hari Pendidikan.

Baca Selengkapnya

Parlemen Korea Selatan Loloskan RUU Investigasi Tragedi Hallowen 2022, Selanjutnya?

11 menit lalu

Parlemen Korea Selatan Loloskan RUU Investigasi Tragedi Hallowen 2022, Selanjutnya?

Tragedi Itaewon Hallowen 2022 merupakan tragedi kelam bagi Korea Selatan dan baru-baru ini parlemen meloloskan RUU untuk selidiki kasus tersebut

Baca Selengkapnya

Bila Justin Hubner Benar-benar Absen, Timnas U-23 Indonesia Dinilai Akan Kesulitan saat Hadapi Guinea di Playoff Olimpiade 2024

13 menit lalu

Bila Justin Hubner Benar-benar Absen, Timnas U-23 Indonesia Dinilai Akan Kesulitan saat Hadapi Guinea di Playoff Olimpiade 2024

Peluang Timnas U-23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris akan semakin berat apabila Justin Hubner absen pada laga playoff melawan Guinea.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Protes Anti-Israel, Penyelenggara Eurovision Larang Pengibaran Bendera Palestina

16 menit lalu

Antisipasi Protes Anti-Israel, Penyelenggara Eurovision Larang Pengibaran Bendera Palestina

Keputusan penyelenggara Eurovision diambil meskipun ketegangan meningkat seputar partisipasi Israel

Baca Selengkapnya

CPNS 2024 Belum Kunjung Dibuka, Kemenpan RB: Screening Dokumen Usulan Belum Selesai

24 menit lalu

CPNS 2024 Belum Kunjung Dibuka, Kemenpan RB: Screening Dokumen Usulan Belum Selesai

Kemenpan RB menjelaskan ada perbedaan teknis pengumpulan rincian formasi yang menghambat pengumuman CPNS tahun ini.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

38 menit lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

45 menit lalu

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International kecam kekerasan polisi di dua kampus di Makassar saat Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT di ITB dan Temuan Senyawa Penghambat Kanker Mengisi Top 3 Tekno Hari Ini

55 menit lalu

Kenaikan UKT di ITB dan Temuan Senyawa Penghambat Kanker Mengisi Top 3 Tekno Hari Ini

Kenaikan UKT bagi mahasiswa angkatan 2024 di ITB memuncaki Top 3 Tekno Tempo hari ini, Sabtu, 4 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan saat Akhir Pekan Dibayangi Masalah

55 menit lalu

Rencana Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan saat Akhir Pekan Dibayangi Masalah

Pemerintah Kota Bandung ingin menghidupkan kembali Jalan Braga yang menjadi ikon kota sebagai tujuan wisata.

Baca Selengkapnya

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

1 jam lalu

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

Inflasi April 2024 sebesar 3 persen secara year on year.

Baca Selengkapnya